New York Times Melawan Panggilan Paksa Jurnalis dalam Penyelidikan Kebocoran Informasi

Lima jurnalis New York Times telah menerima surat panggilan paksa (subpoena) dari jaksa federal untuk bersaksi di hadapan dewan juri agung di Manhattan. Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan kriminal atas kebocoran informasi rahasia terkait keamanan pesawat kepresidenan Air Force One yang baru.

Rincian Panggilan Paksa

Menurut laporan Reuters yang mengutip email internal, Jaksa AS untuk Manhattan, Jay Clayton, mengeluarkan subpoena pada hari Jumat, memerintahkan para jurnalis untuk hadir pada hari Rabu. Panggilan ini terkait langsung dengan laporan mereka yang mengungkap "kekurangan keamanan pada jet sumbangan Qatar yang memaksa presiden untuk menggunakan pesawat pemerintah yang lebih tua untuk perjalanan internasional baru-baru ini," kata Editor Eksekutif Times, Joe Kahn.

Pihak New York Times mengecam tindakan ini sebagai upaya intimidasi terhadap jurnalis dan berjanji akan melawannya di pengadilan. Sementara itu, Departemen Kehakiman AS tidak mengonfirmasi atau menyangkal adanya subpoena tersebut, tetapi menyatakan pada hari Jumat bahwa target mereka adalah pembocor informasi rahasia, bukan jurnalis.

Konteks Hukum dan Implikasi

Di Amerika Serikat, jurnalis memiliki perlindungan hukum yang terbatas terhadap subpoena federal. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Amandemen Pertama Konstitusi AS, yang menjamin kebebasan pers, tidak secara otomatis memberikan hak kepada wartawan untuk menolak subpoena, kecuali jika dikeluarkan dengan niat buruk atau untuk melecehkan.

Ad

Tidak ada "undang-undang pelindung" (shield law) di tingkat federal yang melindungi sumber jurnalis, meskipun banyak negara bagian memilikinya. Jika pengadilan menolak argumen The Times dan para jurnalis tetap menolak untuk bersaksi setelah diberikan imunitas, mereka dapat menghadapi dakwaan penghinaan terhadap pengadilan, yang berisiko hukuman penjara atau denda.

Strategi Perlawanan dan Latar Belakang

The New York Times diperkirakan akan meminta hakim untuk membatalkan subpoena tersebut dengan beberapa argumen potensial:

• Subpoena tersebut terlalu luas atau dikeluarkan dengan niat buruk.
• Melanggar perlindungan Amandemen Pertama terhadap kebebasan pers.
• Departemen Kehakiman melanggar kebijakannya sendiri yang mensyaratkan negosiasi dengan media sebelum pemanggilan paksa.

Langkah hukum terhadap jurnalis dalam penyelidikan kebocoran informasi telah terjadi di bawah pemerintahan Republik dan Demokrat. Namun, kelompok-kelompok kebebasan pers berpendapat bahwa pemerintahan Trump telah menggunakan subpoena dan surat perintah penggeledahan secara lebih agresif. Sebelumnya, Departemen Kehakiman pernah menarik kembali subpoena serupa yang ditujukan kepada jurnalis dari Washington Post dan Wall Street Journal setelah mendapat perlawanan hukum.