Story
New York Times Gugat Balik EEOC, Tuduh Adanya Retaliasi Politik

The New York Times (NYT) telah mengajukan gugatan balik terhadap Komisi Kesetaraan Kesempatan Kerja AS (EEOC), menuduh badan federal tersebut melakukan retaliasi ilegal sebagai tanggapan atas liputan kritis surat kabar tersebut terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump.
Detail Gugatan Balik
Dalam pengajuan di pengadilan federal Manhattan pada hari Jumat, The Times berusaha untuk membatalkan gugatan yang diajukan oleh EEOC pada bulan Mei. Perusahaan media tersebut menuduh bahwa tindakan EEOC melanggar hak kebebasan berpendapat dan proses hukum yang adil di bawah Konstitusi AS.
Pengacara The Times menyatakan bahwa gugatan EEOC merupakan "penggunaan wewenang dengan itikad buruk dan bersifat pembalasan" yang menargetkan perusahaan. Mereka berpendapat bahwa tindakan ini "menimbulkan ancaman berbahaya yang unik bagi pers yang bebas dan independen, serta bagi demokrasi kita."
Konteks Gugatan Awal EEOC
Gugatan awal dari EEOC diajukan atas nama Bryant Rousseau, seorang editor staf senior yang telah bekerja selama 11 tahun di The Times. EEOC menuduh bahwa Rousseau, seorang pria kulit putih, tidak dipertimbangkan untuk promosi menjadi wakil editor real estat pada awal 2025 karena kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) perusahaan.
AdMenurut EEOC, posisi tersebut akhirnya diberikan kepada seorang wanita multiras yang dianggap kurang memenuhi syarat. Namun, The Times membantah klaim ini dan menyatakan dalam gugatan baliknya bahwa kandidat yang terpilih lebih berpengalaman dan lebih berkualitas untuk pekerjaan tersebut dibandingkan Rousseau.
Latar Belakang yang Lebih Luas
Gugatan terhadap The Times adalah salah satu langkah paling menonjol dari EEOC dalam tindakan keras yang lebih luas terhadap kebijakan DEI di tempat kerja. Agensi tersebut juga dilaporkan sedang menyelidiki upaya keberagaman di perusahaan seperti Nike dan Northwestern Mutual Life Insurance.
Langkah-langkah ini sejalan dengan arahan dari pemerintahan Trump, yang telah mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan untuk mengakhiri inisiatif DEI di sektor pemerintah, pendidikan, dan swasta. Secara terpisah, Trump juga sedang dalam proses gugatan pencemaran nama baik senilai $15 miliar terhadap The Times.