New York City Akan Larang Praktik 'Subscription Trap' Mulai Oktober

Pemerintah Kota New York akan menerapkan kebijakan baru yang melarang perusahaan menggunakan praktik 'subscription trap' atau jebakan langganan, dan mewajibkan proses pembatalan yang mudah melalui aturan "Click to Cancel" yang akan berlaku efektif pada 1 Oktober.

Menurut pernyataan resmi dari kantor Walikota New York, Zohran Mamdani, dan Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja (DCWP), kebijakan ini merupakan yang pertama di tingkat pemerintah kota di Amerika Serikat.

Rincian Kebijakan Baru

Aturan "Click to Cancel" ini berlaku untuk layanan langganan dengan perpanjangan otomatis atau berkelanjutan. Kebijakan ini menuntut agar pelaku bisnis:

• Secara jelas dan transparan mengungkapkan semua syarat dan ketentuan langganan kepada konsumen.
• Menyediakan proses pembatalan yang mudah diakses dan tidak berbelit-belit.

Selain itu, kebijakan ini juga mencakup aturan mengenai "junk fees" atau biaya siluman. Perusahaan diwajibkan untuk mengiklankan harga total barang dan jasa di muka, termasuk semua biaya dan pungutan wajib, untuk mengakhiri praktik biaya tersembunyi.

Dampak Finansial dan Sanksi

Ad

Pejabat kota, dengan mengutip laporan konsumen, menyatakan bahwa biaya tersembunyi merugikan rata-rata keluarga dengan empat anggota sekitar $3.200 setiap tahunnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial tersebut bagi warga kota.

Perusahaan yang terbukti melanggar aturan baru ini akan dikenakan sanksi yang signifikan. Sanksi tersebut mencakup kewajiban memberikan restitusi kepada konsumen yang dirugikan dan denda perdata yang dimulai dari $525 untuk setiap pelanggaran.

Konteks Regulasi

Langkah yang diambil oleh New York City ini muncul setelah upaya serupa di tingkat nasional gagal. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joe Biden telah memperkenalkan aturan "Click to Cancel" nasional, namun dibatalkan oleh pengadilan banding federal tahun lalu sebelum sempat berlaku.

Walikota Mamdani, yang menjabat sejak Januari, menjadikan isu keterjangkauan sebagai salah satu janji kampanyenya. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah konkret untuk melindungi konsumen dan meningkatkan transparansi di pasar.