Story
New York City Akan Larang Praktik 'Jebakan Langganan' Mulai 1 Oktober

Pemerintah Kota New York akan menerapkan kebijakan baru untuk melarang perusahaan menggunakan praktik "jebakan langganan" dan akan memungkinkan konsumen untuk membatalkan langganan dengan mudah melalui aturan yang disebut "Click to Cancel". Menurut pejabat kota, kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Oktober.
Detail Aturan Baru
Kebijakan yang diumumkan oleh kantor Walikota New York Zohran Mamdani dan Komisioner Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja Samuel Levine ini diklaim sebagai yang pertama untuk pemerintah kota di Amerika Serikat. Aturan ini memiliki dua fokus utama:
- Aturan "Click to Cancel": Berlaku untuk langganan dengan perpanjangan otomatis dan layanan berkelanjutan. Perusahaan diwajibkan untuk secara jelas mengungkapkan persyaratan langganan dan menyediakan proses pembatalan yang transparan dan mudah diakses.
- Aturan Biaya "Sampah" (Junk Fees): Mengharuskan bisnis untuk mengiklankan harga penuh barang dan jasa di muka, termasuk semua biaya dan pungutan wajib. Tidak boleh ada biaya tersembunyi yang ditambahkan di akhir transaksi.
Dampak dan Sanksi bagi Pelaku Usaha
Pejabat kota menyatakan bahwa biaya tersembunyi merugikan rata-rata satu keluarga dengan empat anggota sekitar $3.200 setiap tahun, mengutip laporan konsumen. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial tersebut dan meningkatkan transparansi bagi konsumen.
AdPerusahaan yang ditemukan melanggar aturan baru ini akan dikenakan sanksi yang signifikan. Sanksi tersebut mencakup restitusi bagi konsumen yang dirugikan dan denda perdata yang dimulai dari $525 per pelanggaran.
Konteks Kebijakan
Langkah ini diambil setelah upaya serupa di tingkat nasional gagal. Sebelumnya, pemerintahan mantan Presiden Joe Biden telah memperkenalkan aturan "Click to Cancel" nasional, namun dibatalkan oleh pengadilan banding federal tahun lalu sebelum sempat berlaku.
Walikota Mamdani, yang menjabat sejak Januari, telah berkampanye dengan janji untuk membuat New York City lebih terjangkau. Penerapan aturan ini sejalan dengan agenda kebijakan tersebut untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang dianggap merugikan.