Volkswagen Hadapi Oposisi Dewan, Pertimbangkan RUPSLB untuk Loloskan Rencana Restrukturisasi

Manajemen Volkswagen (VW) berada di jalur perseteruan dengan dewan pengawasnya terkait rencana perombakan terbesar dalam sejarah perusahaan. Jika rencana tersebut kembali ditolak dalam pertemuan dewan pada 4 September mendatang, manajemen dilaporkan dapat menempuh langkah yang tidak biasa di Jerman dengan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk meminta persetujuan langsung dari investor.

Rencana Restrukturisasi dan Pertarungan Kekuasaan

Manajemen VW telah mengajukan rencana restrukturisasi 40 poin yang mencakup langkah-langkah drastis seperti menggandakan pemangkasan pekerjaan, kemungkinan penutupan pabrik, dan melakukan *spin-off* terhadap beberapa divisi perusahaan. Menurut laporan Reuters, langkah ini diperlukan untuk menghidupkan kembali profitabilitas di tengah tantangan tarif AS, penurunan penjualan di Tiongkok, dan persaingan ketat dari rival Asia.

Namun, rencana ini ditentang keras oleh perwakilan serikat pekerja dan pemerintah negara bagian Lower Saxony, yang merupakan pemegang saham terbesar kedua Volkswagen. Kedua pihak ini memegang mayoritas 12 dari 20 kursi di dewan pengawas, yang memberi mereka kekuatan untuk memblokir proposal manajemen, seperti yang telah mereka lakukan pada pertemuan dewan sebelumnya di bulan Juli.

Manuver RUPSLB untuk Melewati Dewan

Struktur tata kelola Volkswagen yang unik menciptakan perbedaan keseimbangan kekuatan antara dewan pengawas dan pemegang saham. Jika manajemen memanggil RUPSLB, dinamika kekuatan akan berubah secara signifikan. Dalam rapat tersebut, perwakilan pekerja tidak memiliki hak suara.

Struktur kepemilikan saham Volkswagen adalah sebagai berikut:

Ad

• Porsche SE (kendaraan investasi keluarga Porsche dan Piech): 53,3%
• Qatar: 17%
• Lower Saxony: 20%
• Pemegang saham lainnya: 9,7%

Dengan komposisi ini, manajemen berpotensi mendapatkan mayoritas 75% yang umumnya dibutuhkan untuk keputusan struktural besar di Jerman, sehingga secara efektif dapat melewati penolakan dari dewan pengawas.

Potensi Hambatan Hukum dan Ruang Kompromi

Langkah ini tidak serta merta berjalan mulus. Di bawah "Undang-Undang Volkswagen" yang spesifik, tindakan korporasi besar seperti *spin-off* bisnis memerlukan persetujuan lebih dari 80% suara pemegang saham. Aturan ini secara efektif memberikan hak veto atau *blocking minority* kepada Lower Saxony.

Namun, sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa manajemen dapat menggunakan Pasal 111 dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Jerman. Ketentuan ini menyatakan bahwa jika manajemen mengadakan RUPSLB yang bertentangan dengan keinginan dewan pengawas, setiap resolusi hanya memerlukan mayoritas tiga perempat (75%) suara. Langkah ini dapat menetralkan hak veto Lower Saxony, tetapi juga berisiko memicu sengketa hukum yang berlarut-larut. Sementara itu, negosiasi untuk mencari kompromi dilaporkan masih berlangsung menjelang pertemuan dewan, dengan fokus pada skala pemangkasan pekerjaan dan masa depan pabrik yang berisiko.