Senator AS Minta Detail Tinjauan AML Capital One atas Rekening Trump

Seorang senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat telah mendesak Capital One Financial untuk memberikan rincian mengenai tinjauan internal anti-pencucian uang (AML) bank tersebut. Tinjauan ini sebelumnya disebut sebagai alasan penutupan rekening yang terkait dengan Presiden Donald Trump dan bisnisnya.

Detail Permintaan Senator

Dalam sebuah surat yang dikirim kepada CEO Capital One, Richard Fairbank, Senator Maggie Hassan meminta dokumen yang merinci transaksi, peringatan, dan faktor-faktor lain yang memicu tinjauan tersebut. Dilaporkan pertama kali oleh Reuters, surat itu juga meminta informasi mengenai setiap komunikasi dengan penegak hukum atau regulator terkait masalah ini.

Senator Hassan, yang merupakan anggota senior di Komite Ekonomi Gabungan, menyatakan bahwa informasi ini diperlukan untuk pengawasan kongres. "Rakyat Amerika berhak untuk tahu," tulisnya dalam surat tersebut. Capital One menolak untuk berkomentar mengenai permintaan ini.

Latar Belakang Penutupan Rekening

Langkah ini merupakan babak baru dalam perselisihan antara bank dan mantan kliennya. Pada Maret 2025, Trump Organization menggugat Capital One, menuduh bahwa penutupan ratusan rekening afiliasinya pada tahun 2021 bermotif politik.

Ad

Capital One membantah tuduhan tersebut. Dalam pengajuan pengadilan pada bulan Juli, bank tersebut menyatakan bahwa penutupan rekening adalah hasil dari tinjauan cermat oleh tim AML-nya, "sesuai dengan kebijakan bank dan panduan regulator." Penting untuk dicatat, Capital One tidak pernah menuduh Trump Organization melakukan pencucian uang.

Konteks Isu 'Debanking'

Permintaan Senator Hassan menyoroti isu yang lebih luas yang dikenal sebagai 'debanking', yaitu penolakan layanan perbankan atas dasar keyakinan politik atau agama. Isu ini menjadi sorotan selama masa jabatan kedua Trump, dengan tuduhan bahwa lembaga keuangan besar yang 'woke' atau berhaluan kiri menargetkan individu dan bisnis konservatif.

Industri perbankan berpendapat bahwa mereka hanya mengikuti peraturan federal saat menutup rekening. Sebagai tanggapan, pada Agustus 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk mengekang praktik *debanking* yang diskriminatif. Selain itu, regulator perbankan, Office of the Comptroller of the Currency (OCC), juga sedang menyelidiki masalah ini di beberapa institusi.