New York City Akan Larang Praktik 'Jebakan Berlangganan' Mulai Oktober

Pemerintah Kota New York akan mengadopsi kebijakan baru untuk melarang perusahaan menggunakan praktik "jebakan berlangganan" dan memungkinkan konsumen membatalkan langganan dengan mudah. Menurut pejabat kota, aturan yang disebut "Click to Cancel" ini akan mulai berlaku pada 1 Oktober.

Rincian Kebijakan Baru

Kebijakan ini, yang diumumkan oleh kantor Walikota New York Zohran Mamdani dan Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja (DCWP), disebut sebagai yang pertama di tingkat pemerintah kota di Amerika Serikat. Aturan ini menargetkan dua area utama: praktik berlangganan yang menjebak dan biaya tersembunyi atau "biaya sampah" (*junk fees*).

Aturan ini menetapkan persyaratan berikut bagi para pelaku bisnis:

• Proses Pembatalan yang Jelas: Perusahaan yang menawarkan langganan dengan perpanjangan otomatis atau layanan berkelanjutan harus menyediakan proses pembatalan yang mudah dan transparan.
• Pengungkapan Syarat: Syarat dan ketentuan berlangganan harus diungkapkan secara jelas kepada konsumen sebelum mereka setuju.
• Transparansi Harga: Bisnis diwajibkan untuk mengiklankan harga total barang dan jasa di muka, termasuk semua biaya dan pungutan wajib.

Dampak bagi Konsumen dan Bisnis

Ad

Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melindungi konsumen dari biaya tak terduga. Pejabat kota, mengutip laporan konsumen, menyatakan bahwa biaya tersembunyi merugikan rata-rata keluarga dengan empat anggota sekitar $3.200 setiap tahunnya.

Bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan baru ini, akan ada konsekuensi yang signifikan. Pelanggar akan dikenakan sanksi berupa restitusi bagi konsumen dan denda perdata yang dimulai dari $525 per pelanggaran.

Konteks Regulasi

Langkah yang diambil oleh New York City ini muncul setelah upaya serupa di tingkat nasional gagal. Sebelumnya, pemerintahan mantan Presiden Joe Biden telah memperkenalkan aturan "Click to Cancel" nasional, namun dibatalkan oleh pengadilan banding federal tahun lalu sebelum sempat berlaku.

Kebijakan ini sejalan dengan janji kampanye Walikota Mamdani, seorang sosialis demokrat, untuk membuat New York City lebih terjangkau bagi warganya. Penerapan aturan ini menandai langkah proaktif pemerintah kota dalam mengatur praktik bisnis digital untuk meningkatkan perlindungan konsumen.