Story
New York City Larang 'Jebakan Langganan' dan Biaya Tersembunyi Mulai Oktober
Summary
Pemerintah Kota New York akan memberlakukan aturan baru yang mewajibkan perusahaan menyederhanakan proses pembatalan langganan dan menampilkan harga total secara transparan, dengan denda signifikan bagi pelanggar.
Pemerintah Kota New York akan mengadopsi kebijakan baru untuk melarang praktik 'jebakan langganan' dan mewajibkan proses pembatalan yang mudah melalui aturan yang disebut "Click to Cancel". Kebijakan ini, yang akan berlaku efektif pada 1 Oktober, juga menargetkan biaya tersembunyi untuk meningkatkan transparansi bagi konsumen.
Rincian Aturan Baru
Menurut pernyataan bersama dari kantor Walikota New York, Zohran Mamdani, dan Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja (DCWP), kebijakan ini merupakan yang pertama di tingkat pemerintah kota di Amerika Serikat. Aturan ini memiliki dua komponen utama:
- Aturan "Click to Cancel": Berlaku untuk layanan langganan dengan perpanjangan otomatis, aturan ini mengharuskan perusahaan untuk secara jelas mengungkapkan semua persyaratan langganan dan menyediakan proses pembatalan yang mudah serta transparan.
- Aturan Biaya Tersembunyi: Perusahaan diwajibkan untuk mengiklankan harga penuh barang dan jasa di muka, termasuk semua biaya dan pungutan wajib.
Dampak Finansial dan Sanksi
Pihak berwenang kota, dengan mengutip laporan konsumen, memperkirakan bahwa biaya tersembunyi merugikan rata-rata keluarga dengan empat anggota sekitar $3.200 setiap tahun. Untuk menegakkan kepatuhan, kebijakan ini menetapkan sanksi yang tegas.
AdPerusahaan yang terbukti melanggar akan dikenakan kewajiban restitusi kepada konsumen serta denda perdata. Denda tersebut akan dimulai dari $525 untuk setiap pelanggaran, memberikan insentif finansial yang kuat bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan baru.
Konteks Regulasi
Langkah yang diambil oleh New York City ini muncul setelah upaya serupa di tingkat federal gagal. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joe Biden telah memperkenalkan aturan "Click to Cancel" nasional, namun aturan tersebut dibatalkan oleh pengadilan banding federal tahun lalu sebelum sempat diberlakukan.
Kebijakan ini sejalan dengan janji kampanye Walikota Mamdani untuk membuat New York City lebih terjangkau. Dengan menargetkan praktik bisnis yang dianggap merugikan, pemerintah kota bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih besar bagi warganya.