Story
New York City Akan Larang Praktik 'Jebakan Langganan' Mulai Oktober

Summary
Pemerintah Kota New York akan memberlakukan aturan baru yang melarang praktik 'jebakan langganan' dan biaya tersembunyi, mewajibkan perusahaan untuk menyediakan proses pembatalan yang mudah dan transparan bagi konsumen.
Pemerintah Kota New York akan menerapkan kebijakan baru untuk melarang perusahaan menggunakan praktik 'jebakan langganan' (subscription traps) dan akan memungkinkan konsumen untuk membatalkan langganan dengan mudah melalui aturan yang disebut "Click to Cancel". Para pejabat kota mengumumkan kebijakan ini pada hari Jumat, menyebutnya sebagai yang pertama dari jenisnya untuk pemerintah kota di Amerika Serikat.
Rincian Aturan Baru
Kebijakan yang akan mulai berlaku pada 1 Oktober ini menargetkan dua area utama: jebakan langganan dan "biaya sampah" atau biaya tersembunyi. Menurut pernyataan resmi, aturan ini bertujuan untuk menindak praktik bisnis yang mempersulit konsumen untuk berhenti berlangganan.
Aturan "Click to Cancel" berlaku untuk langganan dengan perpanjangan otomatis dan layanan berkelanjutan. Aturan ini mengharuskan bisnis untuk:
- Mengungkapkan persyaratan langganan secara jelas dan terbuka.
- Menyediakan proses pembatalan yang mudah, langsung, dan transparan.
- Mengiklankan harga penuh barang dan jasa di muka, termasuk semua biaya dan pungutan wajib.
Dampak Finansial dan Sanksi
AdMenurut pejabat kota yang mengutip laporan konsumen, biaya tersembunyi diperkirakan merugikan rata-rata keluarga dengan empat anggota sekitar $3.200 setiap tahunnya. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi beban finansial tersebut bagi warga.
Bisnis yang ditemukan melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi yang signifikan. Sanksi tersebut mencakup restitusi bagi konsumen yang dirugikan dan denda perdata yang dimulai dari $525 per pelanggaran, sebagaimana ditegaskan oleh pejabat kota.
Konteks Kebijakan
Langkah ini merupakan bagian dari janji kampanye Walikota Zohran Mamdani untuk menjadikan New York City lebih terjangkau. Kebijakan ini muncul setelah upaya serupa di tingkat nasional gagal. Sebelumnya, pemerintahan mantan Presiden Joe Biden telah memperkenalkan aturan "Click to Cancel" nasional, namun aturan tersebut dibatalkan oleh pengadilan banding federal tahun lalu sebelum sempat berlaku.