Story

New York City Akan Larang 'Jebakan Langganan' dengan Aturan 'Click to Cancel'

ENTHMSVIIDZHZH-TWJAKOHI
Jul 13, 20261 min read
New York City Akan Larang 'Jebakan Langganan' dengan Aturan 'Click to Cancel'
Text size
Background

Pemerintah kota New York City akan memberlakukan kebijakan baru yang melarang perusahaan menggunakan praktik "jebakan langganan" (subscription traps) dan mewajibkan proses pembatalan yang mudah bagi konsumen. Kebijakan ini, yang disebut aturan "Click to Cancel", akan mulai berlaku pada 1 Oktober mendatang, menurut pernyataan resmi dari para pejabat kota.

Rincian Peraturan Baru

Kebijakan ini menargetkan dua area utama: praktik berlangganan yang menyulitkan dan biaya tersembunyi atau "junk fees". Menurut pernyataan bersama dari kantor Walikota New York City, Zohran Mamdani, dan Komisioner Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja, Samuel Levine, peraturan ini merupakan yang pertama di tingkat pemerintah kota di Amerika Serikat.

Aturan "Click to Cancel" berlaku untuk langganan dengan perpanjangan otomatis dan layanan berkelanjutan. Peraturan ini mengharuskan pelaku usaha untuk:

  • Mengungkapkan persyaratan berlangganan secara jelas dan transparan.
  • Menyediakan proses pembatalan yang mudah dan langsung.

Selain itu, aturan mengenai "junk fees" mewajibkan bisnis untuk mengiklankan harga penuh barang dan jasa di muka, termasuk semua biaya dan pungutan wajib.

Dampak Finansial dan Sanksi

Sample IUX Markets – In-articleAd

Pejabat kota, dengan mengutip laporan konsumen, memperkirakan bahwa biaya tersembunyi merugikan rata-rata satu keluarga dengan empat anggota sekitar $3.200 setiap tahunnya. Kebijakan baru ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial tersebut bagi warga.

Pelaku usaha yang terbukti melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi yang signifikan. Sanksi tersebut mencakup kewajiban memberikan restitusi kepada konsumen dan denda perdata yang dimulai dari $525 per pelanggaran.

Latar Belakang Kebijakan

Langkah ini sejalan dengan janji kampanye Walikota Mamdani untuk membuat New York City lebih terjangkau bagi warganya. Upaya serupa di tingkat nasional, yang diperkenalkan oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, sebelumnya telah dibatalkan oleh pengadilan banding federal sebelum sempat diberlakukan.

Dengan kebijakan ini, New York City mengambil langkah proaktif untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang dianggap merugikan, menetapkan preseden baru bagi pemerintah kota lain di seluruh negeri.

Back to latest news

LATEST