Kota New York Larang 'Jebakan Langganan' dengan Aturan Baru 'Click to Cancel'

Kota New York akan menerapkan kebijakan baru untuk melarang perusahaan menggunakan praktik 'jebakan langganan' dan mengharuskan adanya proses pembatalan yang mudah melalui aturan yang disebut "Click to Cancel". Menurut para pejabat kota, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan melindungi konsumen dari biaya tak terduga.

Rincian Aturan Baru

Kebijakan yang diumumkan oleh kantor Walikota New York Zohran Mamdani dan Komisaris Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja (DCWP) Samuel Levine ini diklaim sebagai yang pertama untuk pemerintah kota di Amerika Serikat. Aturan ini akan mulai berlaku pada 1 Oktober dan mencakup dua komponen utama:

• Aturan "Click to Cancel": Berlaku untuk langganan dengan perpanjangan otomatis dan layanan berkelanjutan. Perusahaan diwajibkan untuk secara jelas mengungkapkan syarat dan ketentuan langganan serta menyediakan proses pembatalan yang mudah dan transparan.
• Aturan "Biaya Tersembunyi": Mengharuskan bisnis untuk mengiklankan harga penuh barang dan jasa di muka, termasuk semua biaya dan ongkos wajib.

Dampak Finansial dan Sanksi

Mengutip laporan konsumen, para pejabat kota menyatakan bahwa biaya tersembunyi membebani rata-rata keluarga dengan empat anggota sekitar $3.200 setiap tahunnya. Dengan adanya aturan baru ini, konsumen diharapkan dapat menghemat pengeluaran tersebut.

Ad

Perusahaan yang terbukti melanggar kebijakan ini akan dikenakan sanksi yang signifikan. Sanksi tersebut mencakup kewajiban memberikan restitusi kepada konsumen dan denda perdata yang dimulai dari $525 per pelanggaran.

Konteks Kebijakan

Penerapan aturan di tingkat kota ini mengikuti upaya serupa di tingkat nasional yang gagal. Sebelumnya, pemerintahan mantan Presiden Joe Biden telah memperkenalkan aturan "Click to Cancel" nasional, namun dibatalkan oleh pengadilan banding federal tahun lalu sebelum sempat berlaku efektif.

Walikota Mamdani, yang menjabat sejak Januari, telah berkampanye dengan janji untuk membuat Kota New York lebih terjangkau. Kebijakan ini dipandang sebagai salah satu langkah untuk merealisasikan janji kampanye tersebut dengan melindungi warga dari praktik bisnis yang merugikan.