Pengadilan Banding AS Pertahankan Kebijakan Pengawalan Jurnalis di Pentagon

Sebuah pengadilan banding federal AS pada hari Kamis memutuskan untuk mempertahankan kebijakan Pentagon yang membatasi akses pers, yang mengharuskan jurnalis untuk selalu didampingi oleh pengawal pemerintah di dalam gedung. Keputusan ini membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah dan menandai kemenangan bagi pemerintah dalam sengketa hukum yang diajukan oleh The New York Times.

Rincian Keputusan Pengadilan

Panel yang terdiri dari tiga hakim di Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit D.C. menyatakan bahwa Pentagon "kemungkinan akan berhasil dalam argumen mereka bahwa persyaratan pengawalan yang berlaku umum ini tidak merupakan 'tindakan merugikan yang cukup' untuk menimbulkan klaim Amandemen Pertama (kebebasan berbicara) yang dapat ditindaklanjuti."

Dengan putusan ini, pengadilan banding menangguhkan keputusan sebelumnya dari Hakim Distrik AS Paul Friedman, yang pada bulan Juni telah menghentikan persyaratan pengawalan tersebut. Kebijakan Pentagon kini dapat tetap berlaku sementara kasus ini terus berlanjut.

Latar Belakang Sengketa

Sengketa ini bermula pada bulan Oktober ketika Pentagon, di bawah Menteri Pertahanan Pete Hegseth, menerapkan aturan baru yang lebih ketat. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa jurnalis dapat dianggap sebagai risiko keamanan dan kartu pers mereka dapat dicabut jika mereka meminta informasi dari personel militer yang tidak berwenang.

Ad

Aturan ini mendapat penolakan luas dari kalangan media. Dari 56 organisasi berita yang tergabung dalam Asosiasi Pers Pentagon, dilaporkan hanya satu yang setuju untuk menandatangani pengakuan atas kebijakan tersebut. Para pembela kebebasan pers mengkritik perubahan kebijakan ini sebagai upaya untuk menekan kebebasan berbicara.

Reaksi dan Implikasi

Menanggapi putusan tersebut, juru bicara The New York Times menyatakan kekecewaan atas "keputusan sementara ini" tetapi menyambut baik percepatan proses banding dan berharap untuk "melanjutkan litigasi berdasarkan substansi perkara." Sebaliknya, Departemen Kehakiman menyambut baik perintah pengadilan tersebut.

Putusan ini menjadi sorotan dalam perdebatan yang lebih luas tentang transparansi pemerintah dan akses media. Bagi para jurnalis yang meliput militer AS, pemberlakuan kembali kebijakan pengawalan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi dan berinteraksi secara informal dengan sumber di dalam pusat kekuatan militer AS.