Story

Dewan IMO Mendesak Negara-Negara Tolak Upaya Iran Kontrol Selat Hormuz

ENTHMSVIIDZHZH-TWJAKOHI
Jul 10, 20261 min read
Dewan IMO Mendesak Negara-Negara Tolak Upaya Iran Kontrol Selat Hormuz

Summary

Dewan pengatur badan pelayaran PBB menyerukan agar negara-negara anggota menolak klaim kedaulatan Iran dan pembentukan otoritas baru untuk mengontrol lalu lintas di Selat Hormuz, jalur penting bagi pasokan minyak global.

Text size
Background

Dewan pengatur badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat bahwa negara-negara harus menolak upaya Iran untuk memberlakukan kedaulatan atas Selat Hormuz. Keputusan ini juga menentang langkah sepihak Teheran untuk membentuk sebuah badan yang bertujuan mengontrol lalu lintas di jalur perairan strategis tersebut.

Keputusan Dewan IMO

Dalam sebuah keputusan tidak mengikat yang dicapai pada hari Jumat, Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang berbasis di London "mengutuk keras" keputusan Iran untuk "mendirikan entitas yang bertujuan mengontrol lalu lintas melalui selat tersebut," menurut teks dokumen yang dikutip oleh Reuters.

Dewan yang beranggotakan 40 negara tersebut menyerukan kepada 176 negara anggota IMO untuk tidak mengakui beberapa hal berikut:

  • Klaim kedaulatan Iran atas Selat Hormuz.
  • Penegasan yurisdiksi Iran atas zona maritim negara ketiga di dalam dan sekitar selat.
  • Setiap keputusan Iran yang bertujuan untuk "menutup, menghalangi, menghambat, atau mengganggu navigasi internasional dan hak lintas transit."

Langkah ini diambil setelah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, termasuk serangan terhadap kapal-kapal yang menurut Washington dilakukan oleh Teheran. Insiden-insiden ini telah memperbarui kekhawatiran pasar mengenai keamanan pasokan minyak global dan pelayaran.

Sample IUX Markets – In-articleAd

Latar Belakang dan Tanggapan Iran

Kecaman dewan dipicu oleh pembentukan "Otoritas Selat Teluk Persia" oleh Iran baru-baru ini. Dalam sebuah edaran pada bulan Juni, otoritas tersebut menyatakan bahwa tidak ada kapal yang diizinkan melewati jalur air tersebut "tanpa izin lintas yang sah" yang dikeluarkan oleh badan itu.

Iran, yang tidak memiliki kursi di dewan tersebut, menanggapi dengan menolak "tuduhan-tuduhan yang selektif, bermotif politik, dan tidak berdasar secara hukum." Delegasi Iran di IMO menyatakan bahwa negaranya bukan merupakan pihak dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan "tidak terikat oleh rezim berbasis perjanjian tersebut."

Teheran menegaskan bahwa langkah-langkah yang diterapkan bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan maritim, melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan vital Iran, serta memastikan navigasi tetap aman. "Langkah-langkah ini tidak berarti penutupan selat," kata delegasi Iran.

Back to latest news

LATEST