New York City Larang 'Jebakan Langganan' dengan Aturan 'Click to Cancel' Mulai Oktober

Pemerintah Kota New York akan menerapkan kebijakan baru untuk melarang praktik "jebakan langganan" dan mewajibkan transparansi biaya, yang akan mulai berlaku pada 1 Oktober. Kebijakan ini, yang disebut sebagai aturan "Click to Cancel", bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam membatalkan layanan berlangganan.

Rincian Aturan Baru

Menurut pernyataan dari kantor Walikota New York, Zohran Mamdani, dan Komisioner Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja, Samuel Levine, kebijakan ini merupakan yang pertama di tingkat pemerintah kota di Amerika Serikat. Aturan ini menargetkan dua area utama: praktik langganan yang menjebak dan biaya tersembunyi (*junk fees*).

Aturan "Click to Cancel" berlaku untuk semua layanan berlangganan dengan perpanjangan otomatis. Aturan ini mengharuskan pelaku usaha untuk:

• Secara jelas dan transparan mengungkapkan semua syarat dan ketentuan langganan.
• Menyediakan proses pembatalan yang mudah dan langsung bagi konsumen.

Selain itu, aturan mengenai biaya tersembunyi mewajibkan perusahaan untuk mengiklankan harga total barang dan jasa di muka, termasuk semua biaya dan pungutan wajib.

Dampak dan Sanksi Finansial

Ad

Pejabat kota, dengan mengutip laporan konsumen, menyatakan bahwa biaya tersembunyi merugikan rata-rata keluarga dengan empat anggota sekitar $3.200 setiap tahunnya. Kebijakan baru ini dirancang untuk mengurangi beban finansial tersebut pada konsumen.

Pelaku usaha yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi yang signifikan. Sanksi tersebut mencakup kewajiban memberikan restitusi kepada konsumen dan denda perdata yang dimulai dari $525 untuk setiap pelanggaran. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dari perusahaan yang beroperasi di kota tersebut.

Konteks Kebijakan

Langkah yang diambil oleh New York City ini menjadi sorotan setelah upaya serupa di tingkat nasional gagal. Sebelumnya, pemerintahan mantan Presiden Joe Biden telah memperkenalkan aturan "Click to Cancel" nasional, namun dibatalkan oleh pengadilan banding federal tahun lalu sebelum sempat berlaku.

Kebijakan ini sejalan dengan janji kampanye Walikota Mamdani, seorang sosialis demokrat, untuk membuat New York City lebih terjangkau bagi warganya. Penerapan aturan ini menandai langkah konkret pemerintah kota untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang dianggap merugikan.