New York City Larang Praktik 'Subscription Trap' Mulai Oktober

Pemerintah Kota New York akan menerapkan kebijakan baru untuk melarang perusahaan menggunakan praktik *subscription trap* (jebakan langganan) dan biaya tersembunyi (*junk fees*), sebuah langkah yang menjadikannya pemerintah kota pertama di Amerika Serikat yang memberlakukan aturan semacam ini. Kebijakan yang diumumkan oleh para pejabat kota pada hari Jumat ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

Detail Aturan Baru

Aturan utama yang akan diberlakukan adalah "Click to Cancel", yang akan mulai efektif pada 1 Oktober. Menurut pernyataan dari kantor Walikota New York Zohran Mamdani dan Komisioner Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja (DCWP) Samuel Levine, peraturan ini menargetkan layanan dengan perpanjangan otomatis dan langganan berkelanjutan.

Perusahaan yang beroperasi di kota tersebut akan diwajibkan untuk:

• Mengungkapkan semua syarat dan ketentuan langganan secara jelas dan di muka.
• Menyediakan proses pembatalan yang mudah, langsung, dan transparan bagi konsumen.
• Menampilkan harga total barang dan jasa, termasuk semua biaya wajib, tanpa ada biaya tambahan yang tersembunyi.

Dampak Finansial dan Sanksi

Ad

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya biaya hidup. Para pejabat kota, dengan mengutip laporan konsumen, memperkirakan bahwa biaya tersembunyi membebani rata-rata keluarga dengan empat anggota sekitar $3.200 setiap tahunnya. Aturan ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial tersebut bagi penduduk kota.

Bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan baru ini, sanksi yang akan diterapkan cukup signifikan. Pelanggar akan dikenakan kewajiban ganti rugi (restitusi) bagi konsumen dan denda perdata yang dimulai dari $525 untuk setiap pelanggaran. Hal ini dapat menjadi biaya operasional yang besar bagi bisnis berbasis langganan yang tidak menyesuaikan praktiknya.

Konteks Regulasi yang Lebih Luas

Kebijakan New York City ini menjadi sorotan karena upaya serupa di tingkat federal sebelumnya gagal. Pemerintahan mantan Presiden Joe Biden telah memperkenalkan aturan "Click to Cancel" secara nasional, namun dibatalkan oleh pengadilan banding federal tahun lalu sebelum sempat berlaku efektif.

Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Walikota Mamdani, yang berkampanye dengan janji membuat New York lebih terjangkau, menandai sebuah preseden penting dalam regulasi perlindungan konsumen di tingkat kota. Ini dapat mendorong yurisdiksi lain di AS untuk mempertimbangkan kebijakan serupa, yang berpotensi mengubah lanskap operasional bagi perusahaan dengan model bisnis langganan di seluruh negeri.