New York City Larang Praktik 'Jebakan Langganan' Mulai Oktober

Pemerintah Kota New York akan mengadopsi kebijakan baru untuk melarang perusahaan menggunakan praktik 'jebakan langganan' dan memungkinkan konsumen membatalkan langganan dengan mudah melalui aturan yang disebut "Click to Cancel". Kebijakan ini, yang disebut sebagai yang pertama untuk pemerintah kota di Amerika Serikat, akan mulai berlaku pada 1 Oktober.

Detail Peraturan Baru

Menurut pernyataan dari kantor Walikota New York Zohran Mamdani dan Komisioner Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja Samuel Levine, kebijakan ini menargetkan dua area utama: jebakan langganan dan biaya tersembunyi atau "junk fees".

• Aturan "Click to Cancel": Berlaku untuk langganan dengan perpanjangan otomatis dan layanan berkelanjutan. Aturan ini mengharuskan bisnis untuk secara jelas mengungkapkan syarat dan ketentuan langganan serta menyediakan proses pembatalan yang transparan dan mudah.
• Aturan Biaya Tersembunyi: Mewajibkan bisnis untuk mengiklankan harga penuh barang dan jasa di muka, termasuk semua biaya dan pungutan wajib.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memberikan kontrol lebih besar kepada konsumen atas pengeluaran berulang mereka.

Dampak Finansial dan Sanksi

Ad

Para pejabat kota, dengan mengutip laporan konsumen, memperkirakan bahwa biaya tersembunyi merugikan rata-rata keluarga dengan empat anggota sekitar $3.200 setiap tahunnya. Untuk menegakkan peraturan baru ini, sanksi tegas telah disiapkan.

Bisnis yang ditemukan melanggar akan dikenakan sanksi berupa restitusi bagi konsumen dan denda perdata mulai dari $525 per pelanggaran. Sanksi ini dirancang untuk memastikan kepatuhan dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

Konteks Kebijakan

Kebijakan ini merupakan inisiatif tingkat kota setelah upaya serupa di tingkat nasional gagal. Sebelumnya, pemerintahan mantan Presiden Joe Biden telah memperkenalkan aturan "Click to Cancel" nasional, namun dibatalkan oleh pengadilan banding federal tahun lalu sebelum jadwal pemberlakuannya.

Bagi Walikota Mamdani, seorang sosialis demokrat, kebijakan ini sejalan dengan janji kampanyenya untuk membuat New York City lebih terjangkau. Langkah ini dipandang sebagai upaya konkret untuk mengurangi beban keuangan pada penduduk kota yang disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak transparan.