Story
Regulator AS Peringatkan Bank tentang Risiko Kredit dari Pekerja Tanpa Izin
Tiga regulator perbankan utama Amerika Serikat telah mengeluarkan panduan bersama yang memperingatkan lembaga keuangan tentang peningkatan risiko kredit yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada individu yang tidak memiliki izin kerja resmi di negara tersebut. Panduan ini menekankan bahwa sumber pendapatan yang tidak sah dapat mengurangi keandalan pembayaran kembali pinjaman.
Detail Panduan Regulator
Panduan yang dirilis oleh Office of the Comptroller of the Currency (OCC), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), dan National Credit Union Association (NCUA) menyatakan bahwa pemberi pinjaman harus berhati-hati. Menurut regulator, peminjam yang pendapatannya berasal dari pekerjaan yang tidak diizinkan secara hukum menghadirkan profil risiko yang lebih tinggi.
"Ketika pendapatan peminjam berasal dari pekerjaan yang tidak sah secara hukum, sumber pembayaran kembali mungkin kurang dapat diandalkan dan dapat menimbulkan peningkatan risiko kredit," demikian bunyi pernyataan dalam panduan tersebut. Faktor-faktor yang dikutip termasuk potensi kehilangan pekerjaan, ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan legal, atau kemungkinan deportasi dari Amerika Serikat.
AdKonteks dan Implikasi bagi Pemberi Pinjaman
Penting untuk dicatat bahwa panduan ini bersifat tidak mengikat dan tidak menciptakan persyaratan hukum baru. Tujuannya adalah untuk mengingatkan lembaga keuangan akan kewajiban manajemen risiko yang sudah ada dan untuk mengimplementasikan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada bulan Mei.
Perintah eksekutif tersebut mengarahkan Departemen Keuangan dan lembaga lainnya untuk mengidentifikasi potensi tanda peringatan bagi industri keuangan terkait penyalahgunaan layanan oleh individu yang tinggal di AS secara ilegal. Pendekatan ini lebih terbatas dibandingkan usulan sebelumnya yang sempat dipertimbangkan, yang akan mewajibkan bank mengumpulkan data kewarganegaraan nasabah. Bagi lembaga keuangan, panduan ini menegaskan kembali pentingnya proses uji tuntas (due diligence) yang cermat dalam memverifikasi stabilitas dan legalitas sumber pendapatan calon peminjam.