IMO: Negara-Negara Harus Tolak Upaya Iran Kendalikan Selat Hormuz

Dewan pengatur badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Jumat sepakat bahwa negara-negara harus menolak upaya Iran untuk memaksakan kedaulatan atas Selat Hormuz. Keputusan ini juga menentang "keputusan sepihak" Teheran untuk membentuk sebuah badan yang bertujuan mengendalikan lalu lintas melalui jalur air strategis tersebut.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk serangan terhadap kapal-kapal di wilayah tersebut yang telah memicu kekhawatiran baru tentang keamanan pasokan minyak global dan industri pelayaran.

Penolakan Klaim Kedaulatan Iran

Dalam sebuah keputusan yang tidak mengikat, Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang beranggotakan 40 negara mengutuk keras keputusan Iran untuk "mendirikan entitas yang bertujuan mengendalikan lalu lintas melalui selat tersebut." Dokumen tersebut menyerukan kepada negara-negara anggota untuk tidak mengakui klaim kedaulatan Iran atas Selat Hormuz.

Dewan juga mendesak negara-negara untuk tidak mengakui keputusan Iran yang bertujuan "menutup, menghalangi, menghambat, atau dengan cara lain mengganggu navigasi internasional dan hak lintas transit." Imbauan ini merespons pembentukan "Otoritas Selat Teluk Persia" oleh Iran, yang pada bulan Juni menyatakan bahwa tidak ada kapal yang diizinkan melintas tanpa "izin lintas yang sah" dari badan tersebut.

Posisi Iran dan Konteks Hukum

Ad

Iran, yang tidak memiliki kursi di Dewan IMO, menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai "tuduhan yang selektif, bermotivasi politik, dan tidak berdasar secara hukum." Delegasi Iran menyatakan bahwa negara tersebut bukan merupakan pihak dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dan karena itu tidak terikat oleh rezim berbasis perjanjian tersebut.

Menurut Teheran, langkah-langkah yang diterapkan dimaksudkan untuk menegakkan keselamatan dan keamanan maritim, serta melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan vital Iran. Delegasi Iran menegaskan bahwa tindakan ini "tidak berarti penutupan selat."

Implikasi bagi Pasar Energi

Sengketa mengenai kendali atas Selat Hormuz memiliki implikasi signifikan bagi pasar energi global. Selat ini merupakan salah satu titik sempit (chokepoint) maritim terpenting di dunia, di mana sebagian besar minyak mentah global melewatinya setiap hari. Setiap gangguan atau ketidakpastian terkait kebebasan navigasi di wilayah ini berpotensi menyebabkan lonjakan harga minyak dan meningkatkan biaya asuransi pengiriman, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ekonomi global.