Demokrat AS Ajukan Resolusi untuk Blokir Perjanjian Nuklir Trump dengan Arab Saudi

Anggota parlemen dari Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS telah mengajukan resolusi ketidaksetujuan untuk memblokir perjanjian kerja sama nuklir sipil yang diusulkan oleh pemerintahan Trump dengan Arab Saudi. Langkah ini didasari oleh kekhawatiran bahwa kesepakatan tersebut tidak memiliki klausul pengaman yang cukup untuk mencegah Riyadh mengembangkan senjata nuklir.

Kekhawatiran Proliferasi Nuklir

Menurut pernyataan bersama yang dirilis oleh empat anggota parlemen Demokrat, termasuk Gregory Meeks dari Komite Urusan Luar Negeri, perjanjian tersebut tidak secara eksplisit melarang Arab Saudi melakukan pengayaan uranium atau pemrosesan ulang limbah nuklir. Kedua proses ini merupakan jalur potensial untuk memproduksi bahan fisil bagi senjata nuklir.

Para legislator tersebut menyoroti bahwa Uni Emirat Arab (UEA) menyetujui larangan tersebut, yang dikenal sebagai "standar emas", dalam perjanjian nuklir sipilnya dengan Washington pada tahun 2009. "Kawasan yang sudah dicengkeram oleh konflik dan eskalasi tidak membutuhkan kekuatan nuklir baru," kata mereka dalam pernyataan tersebut.

Implikasi Ekonomi dan Geopolitik

Perjanjian berdurasi 30 tahun ini memiliki nilai ekonomi yang signifikan, mencakup pembangunan reaktor AP1000, sebuah proyek yang diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar. Proyek ini akan menguntungkan perusahaan Westinghouse, yang dimiliki bersama oleh Cameco yang berbasis di Kanada dan Brookfield Asset Management.

Ad

Secara geopolitik, Presiden Trump menyatakan bahwa kesepakatan itu hanya akan berlaku jika Riyadh menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun, menurut para ajudan kongres, tidak ada klausul dalam draf perjanjian yang secara resmi mengikat kedua isu tersebut. Anggota Kongres juga menuntut agar seluruh detail perjanjian, termasuk "surat sampingan" yang dirahasiakan, dipublikasikan.

Prospek di Kongres

Berdasarkan Undang-Undang Energi Atom tahun 1954, Kongres memiliki waktu 90 hari untuk meninjau perjanjian tersebut sejak diajukan pada bulan Agustus. Jika tidak ada resolusi penolakan yang disahkan dalam periode tersebut, kesepakatan akan berlaku secara otomatis.

Meskipun demikian, prospek resolusi ini untuk berhasil dianggap kecil. Secara historis, belum pernah ada resolusi ketidaksetujuan terkait kerja sama nuklir sipil yang berhasil disahkan oleh Kongres. Selain itu, DPR AS saat ini sedang dalam masa reses hingga setelah pemilihan paruh waktu pada 3 November, menunda potensi pemungutan suara.