Lina Khan Pimpin Badan Ekonomi NYC, Wali Kota Hadapi Gugatan Pembekuan Sewa

Pemerintahan Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, telah menunjuk mantan Ketua Federal Trade Commission (FTC) Lina Khan sebagai ketua dewan New York City Economic Development Corporation (NYCEDC). Pada saat yang sama, pemerintahan Mamdani menghadapi tantangan hukum dari sekelompok pemilik properti yang menentang kebijakan pembekuan sewa yang baru disetujui.

Penunjukan Pimpinan Ekonomi Baru

Penunjukan Lina Khan, yang diumumkan pada hari Rabu, menempatkan seorang tokoh yang dikenal dengan sikap antimonopoli yang kuat pada posisi kunci dalam strategi ekonomi kota. Selama masa jabatannya di FTC di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, Khan secara aktif menggunakan undang-undang antimonopoli AS untuk menentang berbagai merger korporat besar dan mengatasi isu-isu seperti harga tinggi dan upah rendah.

Khan, yang juga merupakan seorang profesor hukum di Columbia Law School, akan memimpin NYCEDC, sebuah organisasi nirlaba yang berfungsi sebagai badan pembangunan ekonomi resmi kota. Selain itu, kantor wali kota mengumumkan penunjukan Anthony Shorris, seorang mitra di firma konsultan global McKinsey & Company, sebagai presiden dan CEO NYCEDC. Penunjukan Khan dapat mengindikasikan pergeseran fokus kebijakan ekonomi kota ke arah peningkatan persaingan dan regulasi yang lebih ketat terhadap korporasi besar.

Gugatan Hukum Atas Pembekuan Sewa

Secara terpisah, sekelompok pemilik properti telah mengajukan gugatan hukum terhadap Dewan Pedoman Sewa (Rent Guidelines Board) New York City. Gugatan ini bertujuan untuk membatalkan keputusan yang membekukan biaya sewa untuk sekitar 1 juta apartemen yang diregulasi selama hingga dua tahun.

Ad

Para pemilik properti menuduh Wali Kota Mamdani "melakukan upaya luar biasa untuk mengisi dewan dengan orang-orang yang loyal" yang tidak mempertimbangkan kenaikan biaya operasional properti dalam pengambilan keputusan mereka. Mereka berpendapat bahwa pembekuan sewa akan mempersulit pemeliharaan gedung dan bahkan dapat menghambat kemampuan mereka untuk membayar hipotek.

Konteks Kebijakan dan Respons Pemerintah

Pembekuan sewa, yang merupakan salah satu janji kampanye utama Mamdani, disetujui oleh dewan melalui pemungutan suara 7-1 pada akhir Juni. Keputusan tersebut menetapkan kenaikan sewa sebesar nol persen untuk kontrak sewa satu dan dua tahun yang dimulai pada bulan Oktober.

Kantor Wali Kota Mamdani menyatakan bahwa dewan tersebut bersifat independen dan mereka yakin bahwa semua data yang relevan telah dievaluasi dalam prosesnya. Pihak pemerintah kota juga menegaskan kesiapan mereka untuk mempertahankan keputusan dewan di pengadilan. Mamdani, seorang sosialis demokrat, telah menunjuk enam dari sembilan anggota dewan tersebut setelah menjabat pada bulan Januari.