Hakim AS Blokir Program Kontrak Minoritas Houston, Sebut Tidak Konstitusional

Seorang hakim federal di Texas telah memblokir program kota Houston yang mengalokasikan sebagian kontrak publik untuk bisnis milik kaum minoritas, dengan menyatakan bahwa kebijakan yang mempertimbangkan ras tersebut tidak konstitusional. Putusan ini menjadi preseden penting sebagai yang pertama menerapkan keputusan Mahkamah Agung AS tahun 2023 tentang aksi afirmatif di perguruan tinggi ke dalam program kontrak pemerintah kota.

Rincian Putusan

Hakim Distrik AS David Hittner di Houston memutuskan bahwa program tersebut tidak dapat lagi beroperasi dalam struktur yang ada. Menurut Hittner, berdasarkan preseden Mahkamah Agung, kebijakan berbasis ras hanya dapat dipertahankan jika pemerintah kota dapat membuktikan bahwa kebijakan itu bertujuan untuk memperbaiki diskriminasi spesifik yang pernah terjadi di masa lalu, dan pihak kota Houston gagal memberikan bukti tersebut.

"Kepentingan publik lebih mendukung perintah permanen karena tidak ada kepentingan publik dalam mengizinkan pemerintah untuk terus menegakkan kebijakan berbasis ras yang tidak konstitusional," tulis Hakim Hittner dalam putusannya. Putusan ini dijatuhkan setelah persidangan non-juri.

Latar Belakang Gugatan

Gugatan ini diajukan oleh Landscape Consultants of Texas dan Metropolitan Landscape Management, dua perusahaan lansekap yang dimiliki oleh pasangan kulit putih. Mereka, yang diwakili oleh kelompok hukum libertarian Pacific Legal Foundation, menentang kebijakan yang digunakan Houston untuk mengatur Program Usaha Milik Minoritas, Perempuan, dan Kecil (Minority, Women, and Small Business Enterprise Program).

Ad

Para penggugat mengklaim bahwa program tersebut, yang menetapkan target numerik tahunan untuk pemberian kontrak kepada bisnis milik minoritas, telah melanggar hak perlindungan setara mereka di bawah Amandemen ke-14 Konstitusi AS. Mereka berargumen bahwa mereka telah dikecualikan dari beberapa kontrak karena ras mereka.

Implikasi Hukum yang Lebih Luas

Keputusan ini sangat signifikan karena secara langsung menerapkan kerangka kerja dari putusan Mahkamah Agung pada Juni 2023, yang membatalkan kebijakan penerimaan mahasiswa berbasis ras di Harvard University dan University of North Carolina. Hakim Hittner menolak argumen kota bahwa keputusan Mahkamah Agung tersebut hanya berlaku untuk pendidikan tinggi.

Hakima Hittner menegaskan bahwa Houston diharuskan untuk mengidentifikasi diskriminasi yang konkret dan spesifik, serta menunjukkan bahwa penggunaan ras dalam kebijakannya diperlukan untuk memperbaiki diskriminasi tersebut, yang mana tidak dapat dipenuhi. Putusan ini berpotensi menjadi acuan bagi gugatan serupa terhadap program-program kontrak afirmatif di kota-kota lain di seluruh Amerika Serikat.