AS Izinkan Arab Saudi Lakukan Pengayaan Uranium dalam Kesepakatan Nuklir Baru

Amerika Serikat dan Arab Saudi telah mencapai kesepakatan penting mengenai tenaga nuklir sipil, yang memungkinkan kerajaan tersebut membangun reaktor nuklir menggunakan teknologi Amerika dan melakukan pengayaan uranium. Menurut rilis dari Departemen Energi AS, perjanjian ini merupakan puncak dari negosiasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di bawah beberapa pemerintahan AS.

Detail Perjanjian dan Implikasinya

Perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Energi AS Chris Wright dan mitranya dari Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman, dikenal sebagai "Perjanjian 123". Kesepakatan ini secara signifikan memberikan dua kemampuan strategis kepada Arab Saudi:

• Pengayaan uranium: Proses ini sangat penting untuk menghasilkan bahan bakar reaktor, tetapi juga merupakan jalur potensial untuk memproduksi bahan yang dapat digunakan untuk senjata nuklir.
• Pemrosesan ulang limbah nuklir: Kemampuan ini juga dapat diekstraksi untuk tujuan militer.

Ketentuan ini berbeda tajam dengan kesepakatan serupa yang ditandatangani AS dengan Uni Emirat Arab pada tahun 2009. Saat itu, UEA setuju untuk tidak melakukan pengayaan dan pemrosesan ulang di wilayahnya sebagai bagian dari komitmen nonproliferasi yang lebih ketat.

Risiko Proliferasi dan Kontroversi

Ad

Kesepakatan ini menuai kekhawatiran karena tidak menyertakan "Protokol Tambahan", sebuah mekanisme yang memungkinkan inspeksi mendadak dan intrusif oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) PBB. Absennya protokol ini, ditambah dengan izin pengayaan uranium, telah memicu kritik dari beberapa anggota parlemen AS.

Senator Edward Markey, seorang politisi Demokrat, menyuarakan keprihatinan bahwa kesepakatan tersebut dapat memicu perlombaan senjata di Timur Tengah. Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, sebelumnya telah menyatakan bahwa kerajaannya tidak menginginkan senjata nuklir, tetapi akan mengembangkannya jika Iran melakukannya. Kekhawatiran ini menjadi inti dari perdebatan seputar implikasi keamanan regional dari perjanjian tersebut.

Proses di Kongres dan Konteks Geopolitik

Perjanjian ini sekarang akan diajukan ke Kongres AS untuk ditinjau. Kongres memiliki waktu 90 hari sesi untuk mengajukan keberatan. Namun, untuk membatalkan kesepakatan ini, diperlukan mayoritas dua pertiga suara untuk mengesampingkan potensi veto dari presiden.

Pemerintahan AS menyatakan bahwa perjanjian ini tetap mematuhi undang-undang nonproliferasi yang ketat dalam Undang-Undang Energi Atom AS. Arab Saudi telah lama berargumen bahwa jika kemitraan dengan AS gagal, mereka dapat beralih ke Tiongkok atau Rusia, yang memiliki standar nonproliferasi yang berbeda. Hal ini menempatkan AS dalam posisi geopolitik yang kompleks dalam negosiasi tersebut.