Story
IMO: Negara-Negara Harus Menolak Upaya Iran Mengontrol Selat Hormuz

Summary
Dewan pengatur badan pelayaran PBB mendesak negara-negara anggota untuk menolak klaim kedaulatan Iran atas Selat Hormuz dan pembentukan otoritas baru untuk mengontrol lalu lintas maritim di jalur vital tersebut.
Dewan pengatur badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati bahwa negara-negara harus menolak upaya Iran untuk memaksakan kedaulatan atas Selat Hormuz. Keputusan ini juga menentang langkah sepihak Teheran untuk membentuk sebuah badan yang bertujuan mengontrol lalu lintas di jalur perairan strategis tersebut.
Keputusan Dewan IMO
Dalam sebuah keputusan yang tidak mengikat pada hari Jumat, dewan pengatur International Maritime Organization (IMO) yang berbasis di London "mengutuk keras" keputusan Iran untuk "mendirikan entitas yang bertujuan mengontrol lalu lintas melalui selat tersebut." IMO merupakan badan PBB yang bertanggung jawab mengatur keselamatan dan keamanan pelayaran internasional.
Dewan tersebut menyerukan kepada 176 negara anggotanya untuk tidak mengakui beberapa hal, antara lain:
- Klaim kedaulatan Iran atas Selat Hormuz.
- Keputusan Iran yang bertujuan "menutup, menghalangi, menghambat, atau mengganggu navigasi internasional dan hak lintas transit."
- Yurisdiksi Iran atas zona maritim negara ketiga di dalam dan sekitar selat tersebut.
Langkah ini diambil setelah otoritas yang baru dibentuk Iran, Persian Gulf Strait Authority, menyatakan dalam sebuah edaran pada bulan Juni bahwa tidak ada kapal yang diizinkan melintas tanpa "izin lintas yang sah" yang dikeluarkan oleh badan tersebut.
Konteks dan Respons Iran
AdPerkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk, termasuk serangan terhadap kapal-kapal yang menurut Washington dilakukan oleh Teheran. Insiden ini telah menimbulkan kembali kekhawatiran mengenai keamanan pasokan minyak global dan pelayaran komersial.
Iran, yang tidak memiliki kursi di dewan IMO, mengatakan kepada para delegasi bahwa mereka menolak "tuduhan yang selektif, bermotivasi politik, dan tidak berdasar secara hukum." Delegasi Iran menyatakan bahwa negara tersebut bukan pihak dalam konvensi maritim internasional UNCLOS dan "tidak terikat oleh rezim berbasis perjanjian tersebut."
Menurut Teheran, langkah-langkah yang diterapkan bertujuan untuk menegakkan keselamatan dan keamanan maritim, serta melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan vital Iran. Mereka menegaskan bahwa tindakan ini "tidak berarti penutupan selat."
Implikasi bagi Pasar Global
Selat Hormuz adalah salah satu *chokepoint* atau titik lewati terpenting di dunia untuk pengiriman minyak. Setiap gangguan atau ketidakpastian di jalur ini berpotensi signifikan menaikkan biaya asuransi pengiriman dan harga minyak mentah global.
Keputusan dewan IMO, meskipun tidak mengikat secara hukum, mengirimkan sinyal diplomatik yang kuat dari komunitas maritim internasional. Hal ini dapat meningkatkan tekanan politik terhadap Iran dan memperkuat posisi negara-negara yang mengadvokasi kebebasan navigasi di perairan internasional.