Regulator Bank AS Usulkan Pembaruan Aturan Anti-Diskriminasi Pinjaman

Dua regulator perbankan Amerika Serikat pada hari Jumat mengusulkan pembaruan terhadap aturan pinjaman yang adil (fair lending), sebuah langkah yang akan memberlakukan pengawasan tambahan terhadap cara bank menyalurkan hibah pengembangan masyarakat, sambil membebaskan lebih banyak perusahaan kecil dari beberapa persyaratan pelaporan.

Proposal ini datang dari Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dan Office of the Comptroller of the Currency (OCC) sebagai upaya terbaru untuk memodernisasi aturan yang mengawasi Community Reinvestment Act (CRA) tahun 1977.

Detail Proposal

Jika diselesaikan, proposal baru ini akan membawa dua perubahan utama. Pertama, bank akan diwajibkan untuk membuktikan bahwa sebagian besar dana yang didistribusikan melalui "hibah pengembangan masyarakat" benar-benar dihabiskan di komunitas yang relevan. Selain itu, organisasi penerima dana tersebut tidak boleh memiliki biaya overhead yang berlebihan.

Kedua, aturan ini akan memperluas pengecualian bagi bank yang lebih kecil. Bank dengan aset di bawah $10 miliar akan dibebaskan dari beberapa kewajiban pengumpulan data dan pelaporan. Batas ini meningkat secara signifikan dari ambang batas sebelumnya sebesar $1,65 miliar.

Latar Belakang dan Konteks

Ad

Community Reinvestment Act (CRA) dirancang untuk mencegah praktik "redlining", yaitu praktik diskriminatif di mana bank menolak atau menawarkan pinjaman terbatas ke wilayah atau populasi tertentu, terutama minoritas. Kepatuhan terhadap CRA merupakan bagian penting dari kinerja pengawasan bank secara keseluruhan.

Bank dengan peringkat CRA yang buruk akan ditempatkan dalam "kotak penalti", yang berarti mereka dilarang melakukan merger dan akuisisi atau kesepakatan bisnis lainnya. Upaya pembaruan aturan ini telah berlangsung lama, termasuk pembaruan pada tahun 2023 yang kemudian dibatalkan oleh pemerintahan Trump setelah adanya gugatan hukum dari industri perbankan.

Reaksi dan Ketidakpastian

Menurut FDIC dan OCC, proposal ini bertujuan untuk mengurangi beban pada bank dan memastikan hibah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, rencana tersebut dengan cepat menuai kritik dari Partai Demokrat. Senator Elizabeth Warren dan anggota Demokrat lainnya di Komite Perbankan Senat menyatakan proposal tersebut akan "melemahkan" alat penting untuk mendorong investasi komunitas dan "memperburuk krisis perumahan Amerika."

Masa depan aturan ini masih belum pasti, karena Federal Reserve—yang juga memiliki tanggung jawab dalam penegakan CRA—tidak mengeluarkan proposal pelengkapnya sendiri. Biasanya, ketiga regulator perbankan memprioritaskan penerbitan aturan yang seragam untuk menghindari persyaratan yang tumpang tindih bagi industri perbankan. Juru bicara Federal Reserve menolak berkomentar mengenai hal ini.