China Perketat Pengawasan Kekayaan di Luar Negeri di Tengah Tekanan Pajak dan Arus Keluar Modal

China memperketat pengawasan terhadap kekayaan yang ditempatkan di luar negeri seiring upaya otoritas untuk menutup celah pajak dan memperkuat kepatuhan. Menurut laporan Barclays, langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengelola arus modal dan menahan lebih banyak tabungan di dalam sistem keuangan domestik.

Pemicu Utama Pengetatan Kebijakan

Barclays mengidentifikasi tiga pendorong utama di balik kebijakan Beijing. Pertama adalah tekanan fiskal, di mana pendapatan fiskal China turun menjadi sekitar 20% dari PDB pada tahun 2025 dari 26% pada tahun 2021, sementara belanja pemerintah tetap mendekati 29% dari PDB. Struktur *trust* dan asuransi di luar negeri mewakili kumpulan kekayaan yang signifikan dengan perlakuan pajak yang sebelumnya kurang jelas.

Kedua adalah arus keluar modal. Arus keluar modal bersih mencapai hampir $780 miliar pada tahun 2025, melampaui puncak sebelumnya sebesar $630 miliar pada tahun 2015. Pendorongnya termasuk imbal hasil domestik yang lemah, perlambatan sektor properti, dan permintaan diversifikasi aset ke luar negeri. Ketiga, Beijing ingin menahan tabungan domestik untuk disalurkan ke sektor-sektor strategis seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, dan manufaktur canggih.

Langkah Konkret dan Implikasi

Langkah-langkah pengetatan telah dipercepat dalam beberapa bulan terakhir, mencakup:

Ad

• Pajak baru untuk *trust* luar negeri: Aturan yang diperkenalkan pada bulan Juli memberlakukan pajak penghasilan individu sebesar 20% atas keuntungan saat aset ditransfer ke dalam *trust* dan atas pendapatan tahunan yang dihasilkan.
• Pemeriksaan polis asuransi: Sejak Agustus, otoritas meningkatkan pengawasan terhadap pendapatan dari polis asuransi luar negeri.
• Penindakan aktivitas sekuritas ilegal: Pada bulan Mei, pemerintah bergerak untuk menindak aktivitas sekuritas lintas batas yang dianggap "ilegal".

Sebagian besar kekayaan luar negeri China terkonsentrasi di Hong Kong (sekitar 61%) dan Singapura (sekitar 13%), menurut perkiraan Barclays. Hong Kong sendiri merupakan pusat kekayaan *offshore* terbesar di dunia, dengan aset lintas batas mencapai hampir $2,9 triliun pada tahun 2025, yang didominasi oleh modal dari daratan China.

Dampak Terhadap Pusat Keuangan Hong Kong

Terlepas dari keterikatan erat Hong Kong dengan kekayaan dari daratan, Barclays memperkirakan dampak makro langsung akan dapat dikelola dan terjadi secara bertahap. Bank tersebut mengestimasi aset *trust* dan asuransi luar negeri terkait China bernilai sekitar $500 miliar, dibandingkan dengan total aset kelolaan (AUM) di Hong Kong yang mencapai $5,4 triliun.

Dalam skenario ekstrem di mana seluruh aset tersebut dikenakan pajak 20%, pembayaran pajak yang dihasilkan sebesar $100 miliar hanya akan mewakili kurang dari 2% dari total AUM Hong Kong. Selain itu, Hong Kong juga sedang memperluas perlakuan pajak istimewa bagi *hedge fund*, manajer kredit swasta, dan *family office* untuk menarik sumber modal baru, termasuk dari dana kekayaan negara Teluk.