Story
Debat Aturan Modal UBS Menuju Voting Kunci di Parlemen Swiss

Summary
Parlemen Swiss akan melakukan pemungutan suara terkait regulasi modal baru untuk UBS, dengan adanya mosi dari sebagian legislator untuk mengembalikan RUU yang lebih lunak ke pemerintah untuk ditinjau ulang.
Sekelompok legislator Swiss mendorong agar rancangan regulasi perbankan baru untuk UBS Group AG (SIX:UBSG) dikembalikan kepada pemerintah, menjelang pemungutan suara krusial di majelis tinggi parlemen yang dijadwalkan pada hari Kamis. Langkah ini menciptakan ketidakpastian baru atas aturan yang dirancang setelah runtuhnya Credit Suisse pada tahun 2023.
Mosi Menentang Kompromi
Voting yang akan datang akan membahas kompromi legislatif yang dicapai bulan lalu. Namun, sebuah mosi yang diajukan pada hari Senin oleh Andrea Caroni dari partai Liberal kanan-tengah berupaya untuk mengembalikan rancangan undang-undang (RUU) tersebut kepada Dewan Federal Swiss (pemerintah) untuk direvisi lebih lanjut.
Kompromi yang saat ini dibahas akan memberlakukan persyaratan modal yang lebih ringan bagi UBS dibandingkan dengan proposal awal pemerintah. Berdasarkan kompromi tersebut, UBS diizinkan menggunakan modal Tier 1 Tambahan (AT1) senilai $13 miliar untuk menopang unit-unit usahanya di luar negeri.
Latar Belakang Regulasi yang Lebih Ketat
AdRegulasi ini merupakan respons langsung terhadap akuisisi darurat Credit Suisse oleh UBS pada tahun 2023, yang bertujuan untuk memperkuat satu-satunya bank global yang tersisa di Swiss. Proposal awal pemerintah yang lebih ketat akan mewajibkan UBS untuk menambah modal sekitar $20 miliar.
Secara spesifik, proposal tersebut menuntut agar seluruh unit usaha UBS di luar negeri didukung penuh dengan modal Tier 1 Ekuitas Biasa (CET1). Pihak UBS telah menyatakan bahwa rencana pemerintah tersebut "berlebihan" dan akan menempatkan bank pada posisi yang tidak menguntungkan secara kompetitif dibandingkan dengan para pesaing internasionalnya.
Implikasi bagi Investor
Bagi investor, hasil perdebatan ini sangat signifikan. Persyaratan modal yang lebih tinggi dapat membatasi kemampuan UBS untuk mengembalikan modal kepada pemegang saham melalui dividen atau pembelian kembali saham, serta berpotensi menekan profitabilitas. Mosi untuk mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah menambah lapisan ketidakpastian, karena dapat menunda penyelesaian aturan atau bahkan membuka kembali kemungkinan pemberlakuan persyaratan modal yang lebih ketat seperti yang diusulkan semula.