RUU Kripto AS Gagal Lolos di Senat, Tunjukkan Batas Pengaruh Politik Industri

Upaya industri kripto untuk mendapatkan landasan hukum yang lebih kokoh di Amerika Serikat mengalami kemunduran besar setelah Senat AS menolak untuk melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) regulasi aset digital. Penolakan ini terjadi meskipun industri telah menggelontorkan dana lobi yang signifikan, menunjukkan batas kekuatan politik mereka di Washington.

Kekalahan Tipis di Tengah Upaya Lobi

Dalam pemungutan suara yang digelar hari Selasa, para senator memutuskan dengan perolehan suara 49-50 untuk menentang kelanjutan pembahasan RUU yang dikenal sebagai Clarity Act. Menurut laporan Reuters, RUU ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja regulasi bagi pasar mata uang kripto senilai $2 triliun.

Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi industri, yang menurut sumber tersebut telah menghabiskan lebih dari $300 juta gabungan pada pemilu 2024 dan 2026 untuk mendorong kandidat pro-kripto dan kampanye advokasi. Meskipun pemungutan suara ini bersifat prosedural, hasilnya secara luas dipandang sebagai ujian penentu nasib RUU tersebut.

Faktor Politik dan Oposisi Perbankan

Kegagalan RUU ini disebabkan oleh kombinasi beberapa tantangan politik. Para analis dan pelobi yang dikutip oleh Reuters menunjuk pada dua faktor utama yang menghambat tercapainya konsensus bipartisan.

Isu Partisan Terkait Trump

Keterlibatan pribadi Presiden Donald Trump dalam dunia kripto menjadi titik perdebatan. Laporan pada bulan Juni yang menyebutkan bahwa Trump memperoleh pendapatan lebih dari $1,4 miliar dari usaha kripto keluarganya memperkuat keinginan Partai Demokrat untuk mendorong aturan yang lebih ketat terkait kepemilikan aset digital oleh pejabat publik.

"Tantangan bagi industri ini adalah bahwa isu ini telah menjadi isu partisan," kata Brian Gardner, kepala strategi kebijakan Washington di Stifel, kepada Reuters. "Bagi kelompok politik kiri, kripto hampir menjadi... sangat terikat dengan Trump secara pribadi, dan itu membuatnya terlalu panas untuk disentuh oleh banyak anggota Partai Demokrat."

Ad

Lobi Kuat dari Industri Perbankan

Selain tantangan politik, industri kripto juga menghadapi perlawanan dari lobi perbankan yang berpengaruh. Pihak perbankan menentang keras salah satu ketentuan dalam RUU yang mereka khawatirkan dapat menciptakan persaingan untuk simpanan nasabah dan pada akhirnya mengganggu aktivitas pinjaman.

Lobi perbankan berhasil memobilisasi jaringan nasional mereka untuk menentang RUU tersebut, yang berkontribusi pada berlarut-larutnya negosiasi dan berhasil meyakinkan beberapa anggota Partai Republik untuk memberikan suara menentang.

Implikasi dan Langkah Industri Selanjutnya

Kekalahan ini menandakan bahwa kekuatan finansial industri kripto tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi kemenangan politik, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu partisan dan lobi yang mapan. Namun, para eksekutif industri menegaskan bahwa perjuangan mereka belum berakhir.

"Industri akan terus mengadvokasi kebijakan pro-kripto," ujar Kevin Wysocki, kepala kebijakan di platform kripto Anchorage Digital. Analis mencatat bahwa industri ini masih memiliki dana kampanye sekitar $130 juta.

Meski demikian, beberapa jajak pendapat menunjukkan bahwa regulasi kripto bukanlah prioritas utama bagi sebagian besar pemilih. Sebuah jajak pendapat Politico pada bulan April menemukan hanya 18% responden yang menginginkan anggota parlemen memprioritaskan aturan kripto, jauh di bawah isu-isu lain seperti perumahan yang terjangkau.