Revolut Akui Kebocoran Data, Informasi Sensitif 680 Nasabah Terekspos

Perusahaan teknologi finansial (fintech) global Revolut telah menghubungi 680 nasabah menyusul insiden kebocoran data. Insiden ini terjadi setelah perusahaan secara tidak sengaja menyerahkan informasi pribadi sensitif kepada peretas yang menyamar sebagai pejabat pemerintah, menurut laporan Financial Times.

Rincian Insiden

Kebocoran data terjadi ketika seorang peretas menggunakan alamat email pemerintah yang tampaknya sah untuk mengirimkan permintaan palsu atas informasi nasabah. Revolut memenuhi permintaan tersebut, yang mengakibatkan terungkapnya berbagai data sensitif milik nasabah.

Data yang bocor dilaporkan mencakup informasi krusial seperti:

• Detail paspor dan kartu identitas
• Nomor rekening bank
• Alamat rumah
• Foto verifikasi
• Catatan aktivitas Bitcoin

Pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut kini mengancam akan merilis informasi tersebut ke publik kecuali Revolut membayar sejumlah uang tebusan.

Respons Perusahaan dan Regulator

Ad

Menanggapi insiden ini, Revolut menyatakan telah mengambil tindakan segera setelah mendeteksi masalah. Perusahaan "segera memblokir alamat" email yang digunakan peretas, melaporkan diri ke Information Commissioner's Office (ICO) Inggris, dan memberitahu nasabah yang terdampak.

ICO, sebagai otoritas pengawas perlindungan data di Inggris, telah mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menyelidiki insiden tersebut setelah menerima laporan dari Revolut.

Implikasi dan Konteks

Insiden ini menyoroti risiko serangan rekayasa sosial, di mana penipu memanipulasi proses internal untuk mendapatkan akses ke data rahasia, bukan melalui peretasan teknis secara langsung. Keberhasilan peretas menggunakan alamat email yang tampaknya sah menimbulkan pertanyaan tentang protokol verifikasi internal perusahaan.

Salah satu nasabah yang terdampak adalah Mark Karpelès, mantan CEO bursa kripto Mt Gox. Dalam komentarnya, Karpelès berpendapat bahwa Revolut seharusnya tidak membagikan informasi tersebut, terlepas dari apakah permintaan itu datang dari alamat pemerintah yang terverifikasi, yang menggarisbawahi kompleksitas dalam melindungi data nasabah dari ancaman siber yang canggih.