AS Izinkan Pejabat Iran Hadiri Sidang Umum PBB di Tengah Konflik

Pemerintah AS akan mengizinkan para pejabat tinggi Iran untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York minggu depan, sebuah langkah diplomatik yang diambil di tengah konflik yang masih berlangsung antara kedua negara. Keputusan ini dikonfirmasi oleh Departemen Luar Negeri AS pada hari Kamis, di saat Washington dan Teheran masih terlibat dalam perundingan yang terputus-putus untuk mengakhiri perang.

Rincian Keputusan dan Pembatasan

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa "delegasi inti dari rezim Iran" akan diizinkan hadir sesuai dengan kewajiban Amerika Serikat sebagai negara tuan rumah PBB. Menurut sumber yang mengetahui keputusan tersebut, pejabat yang akan diberikan visa termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi.

Delegasi tersebut akan menghadapi batasan yang signifikan. "Delegasi akan berada di bawah pembatasan perjalanan dan akan menghadapi larangan pembelian barang-barang mewah dan lainnya sesuai kebijakan kami. Ukuran delegasi juga lebih kecil dari tahun lalu," tambah juru bicara itu. Secara historis, AS telah membatasi pergerakan delegasi Iran hanya di antara markas besar PBB, misi Iran untuk PBB, kediaman duta besar, dan Bandara John F. Kennedy.

Konteks Kewajiban dan Ketegangan

Ad

Langkah ini sejalan dengan perjanjian markas besar PBB tahun 1947, yang secara umum mewajibkan AS untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke PBB. Namun, Washington berpendapat bahwa pihaknya dapat menolak visa dengan alasan "keamanan, terorisme, dan kebijakan luar negeri".

Keputusan ini kontras dengan kebijakan terhadap Palestina. Pemerintah AS pada hari Rabu mengonfirmasi akan menolak masuk pejabat Palestina untuk pertemuan PBB, dengan alasan tindakan mereka untuk "menginternasionalkan konflik Israel-Palestina". Akibatnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas ditolak visanya.

Implikasi bagi Pasar

Keputusan untuk memberikan akses kepada delegasi Iran, meskipun bersifat prosedural, akan dipantau oleh para pelaku pasar sebagai sinyal diplomatik di tengah konflik yang dimulai pada 28 Februari. Setiap tanda de-eskalasi, sekecil apa pun, berpotensi memengaruhi premi risiko geopolitik yang diperhitungkan dalam harga komoditas, terutama minyak mentah. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri Iran belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters.