Rencana Pakta Nuklir AS-Saudi Tanpa 'Standar Emas' Picu Kekhawatiran Proliferasi

Pemerintahan Trump dilaporkan mendukung pakta kerja sama energi nuklir dengan Riyadh yang akan memungkinkan Arab Saudi untuk melakukan pengayaan uranium dan memproses bahan bakar atom bekas. Langkah ini menyimpang dari kebijakan non-proliferasi AS selama puluhan tahun dan menimbulkan kekhawatiran signifikan di kalangan sekutu regional dan anggota parlemen AS.

Detail Perjanjian dan Kontroversi

Dua sumber yang dikutip oleh Reuters menyatakan bahwa pemerintahan Trump siap untuk menyerahkan perjanjian tersebut kepada Kongres. Perjanjian ini secara signifikan tidak menyertakan ketentuan yang dikenal sebagai "standar emas", yang melarang negara mitra untuk memperkaya uranium atau memproses ulang plutonium—dua jalur potensial untuk memproduksi bahan untuk hulu ledak nuklir.

Ketiadaan klausul ini kemungkinan besar akan menghadapi penolakan di Kongres, di mana para anggota parlemen sebelumnya menuntut perlindungan yang ketat. Selain itu, langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan AS, mengingat penolakan Iran untuk menghentikan program pengayaannya menjadi salah satu pembenaran untuk konflik di masa lalu.

Motivasi di Balik Pakta

Bagi Arab Saudi, pengembangan program tenaga nuklir merupakan bagian penting dari rencana ekonomi Visi 2030 yang diusung Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi karbon dan membebaskan lebih banyak minyak mentah untuk ekspor, bukan untuk konsumsi domestik dalam pembangkit listrik dan desalinasi air.

Namun, para pejabat Saudi juga secara terbuka menyatakan bahwa jika Iran mengembangkan senjata nuklir, Riyadh akan mengikutinya. Pernyataan ini meningkatkan kekhawatiran geopolitik tentang ambisi nuklir kerajaan tersebut. Bagi Amerika Serikat, kesepakatan ini membuka peluang komersial yang besar bagi perusahaan-perusahaan AS untuk memenangkan kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Saudi dan memberikan Washington wawasan strategis ke dalam program atom Riyadh.

Ad

Implikasi dan Alternatif bagi Riyadh

Berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Energi Atom AS tahun 1954, setiap perjanjian kerja sama nuklir sipil memerlukan peninjauan oleh Kongres. Jika kesepakatan dengan AS gagal, Arab Saudi memiliki beberapa opsi lain untuk program nuklirnya.

Beberapa negara telah menyatakan minatnya, antara lain:

• China: Melalui BUMN China National Nuclear Corp (CNNC).
• Rusia: Melalui perusahaan negara Rosatom.
• Korea Selatan: Yang telah membangun reaktor di Uni Emirat Arab.
• Prancis.

Pilihan mitra kemungkinan akan bergantung pada penawaran teknologi, pembiayaan, dan keselarasan geopolitik, yang menunjukkan bahwa Riyadh memiliki daya tawar yang signifikan dalam negosiasi ini.