Dilema Politik PM Jepang Mempersulit Upaya Stabilisasi Pasar Obligasi dan Yen

Posisi politik Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang kian melemah menciptakan dilema yang mempersulit upaya pemerintah untuk menstabilkan pasar mata uang dan obligasi. Penurunan tingkat persetujuan publik membatasi ruang gerak Takaichi untuk mundur dari janji pemotongan pajak, sekaligus melemahkan otoritas pejabatnya dalam melawan sentimen negatif pasar terhadap yen dan obligasi.

Lingkaran Setan Politik dan Fiskal

Tingkat persetujuan PM Takaichi anjlok pada bulan Juli ke level terendah sejak ia menjabat tahun lalu, terutama akibat inflasi yang terus menanjak. Ironisnya, inflasi ini sebagian disebabkan oleh tingginya biaya impor akibat pelemahan yen, yang kini menjadi masalah utama bagi popularitasnya.

Sikap Takaichi yang pro-stimulus fiskal dan kritiknya yang tajam terhadap suku bunga yang lebih tinggi telah meningkatkan kekhawatiran investor mengenai memburuknya kondisi keuangan publik Jepang. Menurut sumber pemerintah yang dikutip oleh Reuters, kecemasan ini mendorong imbal hasil obligasi ke level tertinggi dalam tiga dekade pada bulan Juli dan menumpulkan efektivitas intervensi verbal untuk menopang yen. "Pasar mulai mengambil alih kendali atas manajemen fiskal, sesuatu yang belum pernah terjadi di Jepang selama beberapa dekade," kata salah satu sumber.

Upaya Komunikasi yang Tumpul

Pemerintahan Takaichi menghadapi tantangan komunikasi yang rumit, mencoba menyeimbangkan agenda pro-pertumbuhan dengan kebutuhan menjaga kepercayaan pasar terhadap disiplin fiskal. Namun, pesan yang disampaikan seringkali bertentangan dan justru memicu volatilitas yang tidak diinginkan.

Ad

Misalnya, ketika ditanya mengenai penurunan popularitasnya, Takaichi justru menekankan tekadnya untuk mengakhiri "pengetatan fiskal yang berlebihan" dengan investasi besar. Sikap ini bertolak belakang dengan upaya Menteri Keuangan Satsuki Katayama yang berusaha meyakinkan pasar tentang kehati-hatian fiskal. Akibatnya, pasar tetap skeptis, yang tercermin dari pelemahan yen ke level terendah dalam empat dekade dan kegagalan intervensi senilai $72 miliar pada periode April-Mei lalu untuk menahan tren penurunan.

Prospek Pasar dan Tantangan ke Depan

Pasar kini menanti sejumlah agenda penting yang berpotensi memicu lonjakan baru pada imbal hasil obligasi. Beberapa tantangan utama yang dihadapi pemerintah antara lain:

• Pemotongan Pajak: PM Takaichi diperkirakan akan melanjutkan rencana untuk memotong pungutan pajak makanan sebesar 8% selama dua tahun, sebuah langkah yang dapat semakin membebani anggaran jika tidak ada kejelasan sumber pendanaan.
• Penyusunan Anggaran: Pemerintah berencana untuk tidak menetapkan pagu permintaan belanja untuk area pertumbuhan utama, yang berisiko meningkatkan pengeluaran dan penerbitan utang baru tahun fiskal mendatang.
• Kebijakan Moneter Global: Pertemuan kebijakan Federal Reserve AS dan Bank of Japan (BOJ) minggu ini dapat memicu volatilitas lebih lanjut, terutama jika The Fed memberikan sinyal hawkish yang dapat mempercepat pelemahan yen.

Menurut Takahide Kiuchi, mantan anggota dewan BOJ, pemerintahan Takaichi menghadapi dua tantangan besar: merosotnya peringkat persetujuan dan terkikisnya kepercayaan pasar. "Untuk memulihkan kepercayaan pasar, pemerintah perlu menunjukkan fokusnya pada disiplin fiskal dengan fakta dan angka yang spesifik," katanya.