Iran Ancam Denda dan Sita 45 Kapal Tanker, Eskalasi di Selat Hormuz Meningkat

Iran mengancam akan mendenda, menahan, dan menyita kargo dari 45 kapal tanker yang dimasukkan ke dalam daftar hitam karena dianggap melanggar aturan Teheran saat melintasi Selat Hormuz. Peringatan ini, yang meningkatkan ketegangan di jalur air strategis tersebut, dikeluarkan oleh sebuah badan baru Iran yang disebut Otoritas Selat Teluk Persia melalui sebuah unggahan di media sosial X.

Detail Ancaman dan Dampaknya

Daftar yang dirilis mencakup berbagai jenis kapal, termasuk kapal tanker minyak mentah raksasa (VLCC), kapal tanker gas alam cair (LNG), gas minyak cair (LPG), dan kapal produk bersih. Beberapa kapal yang disebutkan dimiliki oleh perusahaan pelayaran terkemuka, di antaranya:

• ADNOC Logistics and Shipping (ADNOC L&S) dari Uni Emirat Arab
• Navig8 Tankers, anak perusahaan ADNOC
• Bahri, perusahaan pelayaran nasional Arab Saudi
• Klaveness Ship Management, Stolt Tankers, dan Sinokor dari Korea Selatan

Otoritas Iran juga menyatakan bahwa setiap kapal yang terlibat dalam transfer antar-kapal (ship-to-ship) dengan kapal-kapal yang masuk daftar hitam juga dapat ditambahkan ke daftar tersebut. Langkah ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi operator pelayaran dan dapat menaikkan premi asuransi serta biaya pengiriman di wilayah tersebut.

Konteks Ketegangan Geopolitik

Ad

Ancaman ini muncul hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat memperingatkan Iran akan "sanksi terberat dalam sejarah", yang dibalas oleh Iran dengan pernyataan bahwa respons mereka akan "menghancurkan". Selat Hormuz merupakan titik vital bagi pasokan energi global, di mana sekitar 20% dari total konsumsi minyak mentah dan LNG dunia melewatinya sebelum konflik saat ini mengganggu lalu lintas.

Di sisi lain, pejabat AS menyatakan bahwa aliran minyak tetap berjalan. Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan di X bahwa "rata-rata 7 hari minyak yang meninggalkan Selat Hormuz mencapai lebih dari 8 juta barel per hari," seraya menegaskan peran Angkatan Laut AS dalam menjaga kelancaran arus tersebut.

Implikasi bagi Industri Pelayaran

Unggahan dari otoritas Iran tidak merinci aturan spesifik yang telah dilanggar. Namun, di masa lalu Teheran telah menyatakan bahwa pemilik kapal harus mendapatkan izin dari Iran untuk transit dan membayar biaya keamanan serta layanan lainnya. Otoritas tersebut menyarankan para pemilik kargo untuk merujuk pada daftar kapal yang dianggap tidak patuh.

Bagi perusahaan yang kapalnya masuk dalam daftar, Iran menyatakan bahwa mereka harus mengajukan permintaan penghapusan nama disertai dengan penjelasan yang relevan kepada otoritas maritim negara tersebut. Langkah ini menempatkan perusahaan pelayaran dan pemilik kargo dalam posisi sulit, terjebak di antara sanksi AS dan peraturan yang diberlakukan secara sepihak oleh Iran.