Story
Ketua DPR AS Tolak Moratorium AI, Khawatir Tiongkok Unggul dalam Persaingan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, Mike Johnson, pada hari Selasa menyatakan penolakannya terhadap gagasan moratorium pengembangan kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, penghentian sementara pengembangan AI di AS hanya akan memberikan keunggulan kompetitif bagi Tiongkok dan menimbulkan risiko keamanan nasional.
Alasan Penolakan dan Keamanan Nasional
Johnson berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan teknologi memiliki kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri tanpa perlu intervensi pemerintah untuk memperlambat inovasi. Ia menekankan urgensi untuk terus maju dalam pengembangan AI agar tidak tertinggal dari Tiongkok.
"Kita tidak bisa memberlakukan moratorium pada pengembangan AI... Karena dengan begitu kita akan kehilangan keunggulan dari Tiongkok, dan itu memiliki implikasi keamanan nasional yang serius bagi setiap keluarga Amerika," kata Johnson kepada wartawan, menurut laporan Reuters.
Langkah Pemerintah dan Dialog Internasional
Menyikapi perkembangan pesat di sektor ini, Johnson mengungkapkan bahwa ia dan Presiden Donald Trump akan memanggil para eksekutif dari perusahaan penyedia AI terkemuka ke Gedung Putih dalam minggu depan untuk sebuah pertemuan penting. "Semua nama besar yang Anda kenal" diharapkan hadir dalam pertemuan tersebut.
Johnson juga menambahkan bahwa AI kemungkinan besar akan menjadi topik pembahasan antara Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping ketika mereka bertemu di Washington akhir bulan ini. Namun, ia menolak gagasan pembentukan badan transnasional untuk mengatur AI.
AdKerangka Regulasi yang Diusulkan
Alih-alih moratorium, Johnson menyarankan pendekatan yang "seimbang dan bijaksana" untuk menetapkan kerangka pengaman bagi AI. Ia menyoroti beberapa elemen penting yang dapat menjadi landasan regulasi.
Beberapa ide yang diusulkan sebagai kerangka pengaman meliputi:
- Penggunaan auditor independen untuk melakukan pengawasan.
- Adanya transparansi dari pihak pengembang teknologi AI.
Pendekatan ini mengindikasikan preferensi terhadap pengawasan yang dipimpin oleh industri dengan mekanisme verifikasi eksternal, bukan penghentian pengembangan secara total.