EPA AS Akan Batalkan Aturan Emisi Karbon Pembangkit Listrik di Sela Pertemuan G20

Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) pada hari Senin akan mengumumkan peraturan final yang mencabut batas emisi karbon era pemerintahan Biden untuk pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas. Pengumuman ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membongkar kebijakan iklim AS yang dinilai telah menghambat produksi energi.

Menurut laporan Reuters, pengumuman tersebut akan dilakukan di sela-sela pertemuan para menteri energi G20 di Houston. Agenda pertemuan tersebut mencakup pembahasan mengenai keamanan energi, perluasan pembangkit listrik beban dasar (baseload), dan "efisiensi regulasi".

Detail Pencabutan Aturan

Pemerintahan Presiden Donald Trump pertama kali mengusulkan pencabutan aturan ini pada Juni lalu. Peraturan yang dibuat di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden tersebut bertujuan untuk membatasi emisi karbon dioksida, merkuri, dan polutan udara lainnya dari pembangkit listrik.

Menurut Administrator EPA Lee Zeldin, langkah ini diperkirakan akan menghemat biaya perusahaan sebesar $120 juta per tahun. Pembatalan ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk mengurangi beban regulasi pada sektor energi.

Dampak dan Latar Belakang

Ad

Aturan emisi karbon yang akan dicabut merupakan komponen krusial dari kebijakan iklim pemerintahan Biden. Peraturan tersebut dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 1 miliar metrik ton pada tahun 2047. Sektor kelistrikan sendiri bertanggung jawab atas hampir seperempat dari total polusi gas rumah kaca di Amerika Serikat.

Langkah EPA ini secara efektif menghilangkan salah satu pilar utama strategi AS sebelumnya untuk memerangi perubahan iklim. Bagi investor di sektor energi, perubahan regulasi ini dapat mengurangi biaya kepatuhan bagi perusahaan listrik konvensional, namun juga menciptakan ketidakpastian kebijakan jangka panjang mengenai investasi energi bersih.

Kritik dari Kelompok Lingkungan

Proposal ini menuai kritik tajam dari berbagai kelompok lingkungan. Mereka berpendapat bahwa potensi kerugian akibat kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat akan jauh melampaui penghematan biaya yang diklaim.

"Menyangkal keberadaan seperempat polusi iklim negara ini adalah tindakan yang sangat gegabah," kata Maggie Coulter, seorang pengacara di Climate Law Institute, Center for Biological Diversity. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan menyebabkan lebih banyak korban jiwa dan penderitaan akibat gelombang panas yang intens, badai drastis, dan kebakaran hutan yang merusak.