IMO Mendesak Negara-negara Tolak Klaim Kedaulatan Iran atas Selat Hormuz

Dewan pengatur badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah sepakat bahwa negara-negara harus menolak upaya Iran untuk memaksakan kedaulatan atas Selat Hormuz. Keputusan ini juga menentang langkah sepihak Teheran yang membentuk sebuah badan untuk mengontrol lalu lintas di jalur perairan strategis tersebut.

Keputusan Dewan IMO

Dalam sebuah sesi yang membahas perlindungan jalur pelayaran vital, dewan beranggotakan 40 negara dari International Maritime Organization (IMO) yang berbasis di London mengeluarkan keputusan yang tidak mengikat. Keputusan tersebut "mengutuk keras" tindakan Iran yang "mendirikan entitas yang bertujuan mengontrol lalu lintas melalui selat tersebut."

Dewan IMO menyerukan kepada negara-negara anggota untuk:

• Tidak mengakui klaim kedaulatan Iran atas Selat Hormuz.
• Tidak mengakui yurisdiksi Iran atas zona maritim negara ketiga di sekitar selat.
• Tidak mengakui setiap keputusan Iran yang bertujuan "menutup, menghalangi, menghambat, atau mengganggu navigasi internasional dan hak lintas transit."

Langkah Kontroversial Iran

Ad

Langkah IMO ini dipicu oleh pembentukan Otoritas Selat Teluk Persia (Persian Gulf ​Strait Authority) oleh Iran baru-baru ini. Dalam sebuah edaran pada bulan Juni, otoritas tersebut menyatakan bahwa tidak ada kapal yang diizinkan melewati jalur air itu "tanpa izin lintas yang sah" yang dikeluarkan oleh badan tersebut.

Langkah ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri pelayaran dan energi. Selat Hormuz adalah salah satu *chokepoint* maritim terpenting di dunia, di mana sebagian besar minyak mentah global melewatinya setiap hari, sehingga setiap gangguan berpotensi signifikan terhadap harga energi dan rantai pasok global.

Tanggapan Iran dan Konteks Geopolitik

Iran, yang tidak memiliki kursi di Dewan IMO, menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya "selektif, bermotivasi politik, dan tidak berdasar secara hukum." Delegasi Iran menyatakan bahwa negara tersebut bukan merupakan pihak dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dan tidak terikat oleh rezim perjanjian tersebut.

Teheran berargumen bahwa langkah-langkah yang diterapkan bertujuan untuk "menjunjung tinggi keselamatan dan keamanan maritim, menjaga kedaulatan dan kepentingan keamanan vital Iran, serta memastikan navigasi tetap aman." Iran menegaskan bahwa tindakan ini bukan merupakan penutupan selat. Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, termasuk serangan terhadap kapal-kapal di wilayah tersebut, yang memicu kekhawatiran baru tentang keamanan pasokan minyak global.