Badan PBB: Negara-Negara Harus Tolak Upaya Iran Mengontrol Selat Hormuz

Dewan pengatur badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat pada hari Jumat bahwa negara-negara harus menolak upaya Iran untuk memaksakan kedaulatan atas Selat Hormuz. Keputusan ini juga menentang pembentukan badan oleh Teheran yang bertujuan untuk mengontrol lalu lintas maritim di salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia tersebut.

Keputusan Dewan IMO

Dewan pengatur International Maritime Organization (IMO) yang berbasis di London, yang terdiri dari 40 negara anggota, membahas perlindungan jalur pelayaran vital di tengah meningkatnya ketegangan regional. Dalam sebuah keputusan yang tidak mengikat, dewan tersebut mengeluarkan beberapa poin penting:

• Mengecam keras keputusan Iran untuk "mendirikan entitas yang bertujuan mengontrol lalu lintas melalui selat tersebut."
• Menyerukan kepada negara-negara anggota untuk tidak mengakui "klaim kedaulatan Iran atas Selat Hormuz."
• Mendesak negara-negara untuk menolak klaim yurisdiksi Iran atas zona maritim negara ketiga di dalam dan sekitar selat.
• Meminta negara-negara untuk tidak mengakui keputusan Iran yang bertujuan "menutup, menghalangi, menghambat, atau mengganggu pelayaran internasional dan hak lintas transit."

Langkah ini diambil setelah Iran baru-baru ini membentuk Otoritas Selat Teluk Persia (Persian Gulf Strait Authority). Pada bulan Juni, otoritas tersebut menyatakan bahwa tidak ada kapal yang diizinkan melewati jalur air tersebut "tanpa izin lintas yang sah" yang dikeluarkan oleh badan tersebut.

Posisi Iran dan Konteks Regional

Ad

Iran, yang tidak memiliki kursi di dewan tersebut, menolak tuduhan yang dilontarkan terhadapnya. Delegasi Iran di IMO menyatakan bahwa tuduhan tersebut "selektif, bermotivasi politik, dan tidak berdasar secara hukum."

Teheran berargumen bahwa Iran bukan merupakan pihak dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dan "tidak terikat oleh rezim berbasis perjanjian tersebut." Menurut delegasinya, langkah-langkah yang diterapkan Iran dimaksudkan untuk menegakkan keselamatan dan keamanan maritim, serta melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan vital Iran, dan tidak berarti penutupan selat.

Implikasi bagi Pasar

Selat Hormuz adalah titik kritis (chokepoint) strategis bagi pasokan minyak global. Setiap upaya untuk mengontrol atau mengganggu lalu lintas di selat ini berpotensi meningkatkan risiko geopolitik, yang dapat berdampak pada biaya asuransi pengiriman dan harga minyak mentah global.

Keputusan IMO ini menambah tekanan diplomatik terhadap Iran. Namun, karena sifatnya yang tidak mengikat, dampak praktisnya akan bergantung pada bagaimana masing-masing negara menanggapi klaim Iran. Investor dan pelaku pasar energi akan terus memantau perkembangan di kawasan tersebut, karena eskalasi ketegangan dapat menyebabkan volatilitas yang signifikan di pasar komoditas.