Story
FT: Ukraina Hentikan Serangan Drone pada Tanker Minyak Atas Permintaan AS

Summary
Ukraina dilaporkan telah menghentikan sementara serangan drone terhadap tanker minyak di Laut Hitam menyusul permintaan dari Amerika Serikat yang khawatir akan stabilitas pasar minyak global.
Ukraina telah menangguhkan serangan drone terhadap kapal tanker minyak yang menggunakan pelabuhan Novorossiysk di Laut Hitam Rusia, menyusul permintaan dari Amerika Serikat. Laporan ini pertama kali dirilis oleh Financial Times pada hari Rabu, mengutip keterangan dari sejumlah pejabat Ukraina.
Alasan di Balik Permintaan AS
Menurut laporan tersebut, permintaan AS dilayangkan bulan lalu karena kekhawatiran Washington bahwa serangan Ukraina dapat mengguncang pasar minyak dan merugikan perusahaan-perusahaan AS. Serangan tersebut menargetkan tanker yang membawa minyak mentah dari Kazakhstan melalui terminal Konsorsium Pipa Kaspia (CPC) di pelabuhan tersebut.
Sebagai tanggapan, Ukraina setuju untuk tidak menargetkan infrastruktur CPC atau kapal non-Rusia. Kesepakatan ini berlaku selama kapal-kapal tersebut tidak berada di bawah sanksi Ukraina dan tidak mengangkut minyak atau kargo milik Rusia. Seorang pejabat AS mengonfirmasi kepada Financial Times bahwa pemerintahannya memang telah memperingatkan Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap kapal-kapal non-Rusia di Laut Hitam.
Dampak pada Pasokan Minyak Global
AdSerangan drone Ukraina di Laut Hitam telah memberikan dampak signifikan terhadap pasar energi. Menurut empat sumber yang mengetahui data tersebut, serangan tersebut telah mengganggu hingga seperlima dari total pemuatan minyak CPC pada bulan Juli.
Konsekuensinya, Kazakhstan, yang sangat bergantung pada rute CPC untuk ekspor minyak mentahnya, mengalami penurunan produksi minyak sebesar 14% pada bulan Juli dibandingkan bulan Juni. Sejumlah perusahaan minyak besar Barat, termasuk Chevron dan Exxon Mobil, memiliki operasi signifikan di Kazakhstan dan menggunakan jalur pipa CPC.
Reuters, yang melaporkan berita dari Financial Times, menyatakan belum dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. Pihak Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan kantor pejabat terkait belum memberikan komentar segera saat dihubungi di luar jam kerja.