Pemerintah di Seluruh Dunia Mulai Batasi Pembangunan Pusat Data di Tengah Ledakan AI

Sejumlah pemerintah, regulator, dan kota di seluruh dunia mulai membekukan, membatasi, atau bahkan melarang pembangunan pusat data baru. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kekhawatiran atas lonjakan biaya listrik, menipisnya pasokan air, dan kelangkaan lahan akibat infrastruktur yang menopang ledakan kecerdasan buatan (AI).

Beban Sumber Daya Memicu Reaksi

Pesatnya perkembangan teknologi AI menuntut daya komputasi yang sangat besar, yang secara langsung mendorong permintaan akan pusat data atau *data center*. Namun, fasilitas ini sangat intensif dalam penggunaan sumber daya, terutama listrik untuk operasional dan pendinginan, serta air dalam jumlah besar, sehingga memberikan tekanan signifikan pada infrastruktur dan komunitas lokal.

Akibatnya, otoritas di berbagai yurisdiksi mulai mengambil tindakan proaktif untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial dari ekspansi pusat data yang tidak terkendali. Kebijakan yang diterapkan bervariasi, mulai dari moratorium sementara hingga larangan permanen.

Respons Regulasi di Berbagai Negara

Menurut laporan dari Reuters, beberapa contoh tindakan regulasi yang telah atau sedang dipertimbangkan secara global meliputi:

Ad

• Amerika Serikat: Negara bagian New York memberlakukan moratorium satu tahun untuk pembangunan pusat data yang menggunakan daya 50 megawatt atau lebih. Sementara itu, kota Monterey Park di California menjadi kota pertama di AS yang melarang secara permanen pembangunan pusat data melalui pemungutan suara warga.
• Belanda: Amsterdam memberlakukan moratorium pembangunan pusat data baru pada tahun 2019 dan kemudian melarang fasilitas baru atau ekspansi hingga setidaknya tahun 2030. Pemerintah nasional juga membatasi pembangunan fasilitas *hyperscale* besar hanya pada dua lokasi yang telah ditentukan.
• Irlandia: Operator jaringan listrik di Dublin secara efektif memblokir koneksi pusat data baru sejak 2021 karena tekanan pada jaringan. Meskipun pembekuan tersebut telah berakhir, koneksi baru kini diwajibkan memiliki pembangkit listrik di lokasi sendiri.
• Denmark: Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang yang akan memberikan pusat data prioritas terendah untuk koneksi ke jaringan listrik nasional, di tengah meningkatnya kekurangan kapasitas.
• Australia: Pemerintah berencana membentuk kantor khusus untuk mengelola standar AI, termasuk aturan untuk pusat data besar yang mencakup lokasi serta penggunaan listrik dan air, dengan legislasi yang diharapkan pada awal tahun depan.

Implikasi bagi Investor dan Industri

Tren pembatasan ini menciptakan risiko regulasi yang signifikan bagi para investor, operator pusat data, dan perusahaan teknologi besar yang berinvestasi dalam infrastruktur AI. Proyek dapat menghadapi penundaan, pembatalan, atau peningkatan biaya operasional yang substansial, seperti kewajiban untuk membangun sumber daya energi mandiri.

Bagi industri, tekanan ini dapat mendorong inovasi dalam desain pusat data yang lebih efisien dan berkelanjutan. Namun, hal ini juga dapat memperlambat laju ekspansi fisik yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan AI, sehingga berpotensi menciptakan hambatan pasokan dalam infrastruktur digital global.