AS Blokir Impor dari 43 Perusahaan Tiongkok Terkait Dugaan Kerja Paksa Uighur

Pemerintah Amerika Serikat melarang impor dari 43 perusahaan Tiongkok tambahan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan kerja paksa terhadap kelompok minoritas Uighur. Langkah ini memperluas pembatasan dagang yang berpotensi mengganggu rantai pasok global di berbagai sektor, mulai dari elektronik, makanan, hingga logam.

Perluasan Daftar Entitas UFLPA

Menurut pemberitahuan yang dirilis oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), ke-43 perusahaan tersebut telah ditambahkan ke dalam *Uyghur Forced Labor Prevention Act* (UFLPA) *Entity List*. Penambahan ini menciptakan anggapan hukum bahwa barang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut dibuat dengan kerja paksa dan dilarang masuk ke AS, kecuali importir dapat membuktikan sebaliknya.

Langkah ini merupakan ekspansi tunggal terbesar sejak UFLPA diberlakukan pada tahun 2021, menambah jumlah total entitas dalam daftar menjadi 187 dari sebelumnya 144. Kebijakan ini menegaskan sikap tegas AS dalam isu kerja paksa di wilayah Xinjiang, Tiongkok.

Dampak pada Rantai Pasok dan Sektor Kunci

Penambahan entitas baru ini menargetkan perusahaan-perusahaan penting dalam berbagai rantai pasok industri. Bagi investor dan pelaku pasar, langkah ini meningkatkan risiko kepatuhan dan operasional bagi perusahaan multinasional yang bergantung pada pemasok dari Tiongkok.

Ad

Beberapa perusahaan dan sektor yang terdampak antara lain:

• Baterai Kendaraan Listrik: SDIC Xinjiang Lithium Industry (produsen litium karbonat) dan Xinjiang Tianhongji Technology (produsen bahan baterai litium-ion).
• Elektronik: Hunan Aihua Group, produsen kapasitor aluminium yang produknya dijual di AS melalui distributor seperti DigiKey.
• Pertambangan: Shandong Gold Mining, salah satu produsen emas terbesar yang disebut mengambil sumber emas dari Xinjiang.
• Peralatan Energi: TBEA Co, produsen transformer dan polisilikon kemurnian tinggi yang merupakan bahan baku utama panel surya.
• Makanan: Chacha Food, produsen makanan ringan yang sebelumnya mengidentifikasi AS sebagai pasar ekspor terbesarnya.

Respons dari Tiongkok

Pemerintah Tiongkok dengan tegas menolak tuduhan tersebut. Kementerian Perdagangan Tiongkok pada hari Sabtu mengutuk tindakan AS sebagai "sanksi sepihak yang tidak berdasar" dan menyatakan akan mengambil "langkah-langkah yang diperlukan" untuk melindungi perusahaan-perusahaannya. Beijing secara konsisten membantah tuduhan adanya kerja paksa dan pelanggaran lainnya di Xinjiang, dengan menyatakan bahwa para pekerja di wilayah tersebut bebas memilih pekerjaan mereka.