Ukraina Lobi DPR AS untuk Loloskan RUU Sanksi Rusia di Tengah Oposisi Demokrat

Pejabat tinggi sanksi Ukraina akan mengunjungi Washington minggu ini untuk mendesak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat agar mendukung rancangan undang-undang (RUU) sanksi komprehensif terhadap Rusia. RUU ini sebelumnya telah lolos dengan mudah di Senat namun kini menghadapi tentangan kuat dari beberapa anggota senior Partai Demokrat di DPR.

Rincian RUU dan Dukungan Senat

Vladyslav Vlasiuk, komisioner sanksi Presiden Volodymyr Zelenskiy, dijadwalkan berada di ibu kota AS untuk bertemu dengan para anggota parlemen, menurut konfirmasi Vlasiuk kepada Reuters. Ia akan melobi dukungan untuk "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026," sebuah RUU yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pejabat Rusia dan mengesahkan tarif yang berat bagi negara-negara seperti Tiongkok dan India untuk mengurangi ketergantungan mereka pada minyak dan gas Rusia.

RUU ini dipandang sebagai pesan penting dukungan berkelanjutan AS untuk Kyiv dan bertujuan meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskow dengan memotong sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai perang. RUU ini disahkan di Senat pada 7 Agustus dengan suara 86-11, menunjukkan dukungan bipartisan yang kuat. Presiden Donald Trump juga dilaporkan mendukung RUU tersebut.

Oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat

Meski mendapat dukungan kuat di Senat, nasib RUU ini di DPR masih belum pasti. Beberapa anggota parlemen dan pelaku industri khawatir bahwa kewenangan tarif baru yang diberikan kepada Presiden Trump dapat menaikkan biaya bagi importir dan konsumen AS. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat menimbulkan dampak politik negatif bagi Partai Republik menjelang pemilihan sela bulan November.

Ad

Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menyatakan pada hari Senin bahwa fraksinya belum menyetujui posisi terkait RUU tersebut, menyoroti kekhawatiran serius dari beberapa anggota senior mengenai ketentuan tarif. "Ini berisiko memberikan kewenangan tarif dan sanksi kepada Donald Trump dan pemerintahannya yang kami yakini akan mereka salahgunakan," kata Jeffries kepada wartawan. Para penentang juga berpendapat bahwa Trump sebenarnya sudah memiliki kewenangan yang diperlukan untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap Rusia.

Prospek dan Konteks

DPR AS hingga kini belum menjadwalkan pemungutan suara untuk RUU tersebut. Jeffries mengatakan ia memperkirakan para anggota parlemen dari Partai Demokrat akan mengadakan "pembicaraan serius" mengenai RUU ini dalam waktu dekat. Jika disetujui oleh DPR dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Trump, RUU ini akan memungkinkan presiden untuk memberlakukan tarif hingga 100% pada negara-negara yang merupakan konsumen utama energi Rusia.

Upaya lobi ini dilakukan di tengah meningkatnya serangan pesawat tak berawak yang melanda Kyiv dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir, yang telah menyebabkan puluhan korban jiwa dan kerusakan properti. Nasib RUU ini akan menjadi ujian penting bagi persatuan politik AS dalam menekan Rusia secara ekonomi.