Story

Lima Organisasi Nirlaba Gugat Departemen Pertanian AS Terkait Aturan Hibah

ENTHMSVIIDZHZH-TWJAKOHI
Jul 30, 20262 min read
Lima Organisasi Nirlaba Gugat Departemen Pertanian AS Terkait Aturan Hibah

Summary

Lima organisasi nirlaba telah mengajukan gugatan hukum terhadap Departemen Pertanian AS, menuduh bahwa persyaratan hibah baru secara tidak sah membatasi kebebasan berpendapat terkait inisiatif keragaman dan hak imigrasi.

Text size
Background

Lima organisasi nirlaba telah menggugat Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) atas persyaratan hibah yang mereka klaim membatasi kebebasan berpendapat, khususnya yang mendukung inisiatif keragaman dan hak-hak imigrasi. Gugatan tersebut, yang diajukan di pengadilan federal di Seattle, berupaya untuk membatalkan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump.

Detail Gugatan

Gugatan ini secara spesifik menentang sebuah memo yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian Brooke Rollins pada 31 Desember. Menurut dokumen pengadilan, memo tersebut menetapkan syarat dan ketentuan baru bagi penerima hibah yang bertujuan untuk menghilangkan apa yang disebut oleh pemerintahan sebagai "ideologi kiri radikal."

Para penggugat dalam kasus ini adalah:

  • Agroecology Commons
  • Oregon Farm Corps
  • Syracuse-Onondaga Food Systems Alliance
  • Third Sector New England
  • Washington Farmland Trust

Mereka berpendapat bahwa ketentuan baru tersebut memberlakukan "persyaratan substantif yang tidak jelas dan belum pernah terjadi sebelumnya" kepada penerima hibah. Gugatan tersebut menyatakan bahwa aturan ini secara efektif memaksa organisasi untuk mengikuti posisi pemerintahan Trump dalam isu-isu kebijakan sosial, termasuk ras, keragaman, identitas gender, dan imigrasi. Pihak Departemen Pertanian belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Sample IUX Markets – In-articleAd

Konteks Kebijakan yang Lebih Luas

Tindakan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh pemerintahan Trump untuk membatasi dana federal bagi organisasi nirlaba dan institusi pendidikan yang tidak sejalan dengan agenda kebijakannya. Area yang menjadi target termasuk program keragaman, kebijakan transgender, program iklim, dan dukungan terhadap hak-hak Palestina.

Pemerintahan Trump secara khusus menentang program keragaman, dengan alasan bahwa program tersebut bersifat anti-meritokrasi dan mendiskriminasi orang kulit putih dan laki-laki. Sebaliknya, kelompok-kelompok hak sipil berpendapat bahwa program semacam itu sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan sistemik dan generasi yang dihadapi oleh kelompok-kelompok terpinggirkan.

Implikasi bagi Penerima Hibah

Langkah hukum ini menyoroti ketegangan antara pemerintah federal sebagai penyandang dana dan kebebasan operasional serta advokasi organisasi penerima hibah. Mengingat USDA mendistribusikan lebih dari $145 miliar melalui 287 program pada tahun fiskal 2025, hasil dari gugatan ini dapat menjadi preseden penting mengenai sejauh mana pemerintah dapat menetapkan persyaratan ideologis pada pendanaan federal.

Back to latest news

LATEST