Hamas Tuntut Israel Penuhi Komitmen Lama Sebelum Terapkan Kesepakatan Baru

Implementasi kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza bergantung pada komitmen Israel untuk terlebih dahulu memenuhi perjanjian yang dicapai tahun lalu, demikian menurut seorang pejabat senior Hamas kepada Reuters. Pernyataan ini menjadi rintangan signifikan bagi inisiatif perdamaian terbaru yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Syarat Hamas dan Posisi Israel

Presiden Trump, melalui platform Truth Social, mengumumkan adanya "tonggak sejarah utama" menuju perdamaian, yang mencakup kesepakatan untuk pelucutan senjata penuh Hamas dan kelompok bersenjata lainnya. Namun, Hamas menegaskan bahwa langkah pertama harus berupa komitmen Israel untuk menghentikan serangan dan memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan Sharm el-Sheikh tahun lalu.

Ghazi Hamad, seorang pejabat Hamas yang terlibat dalam negosiasi, menyatakan bahwa Israel wajib:

• Mengakhiri serangan di Gaza dan menarik pasukannya.
• Meningkatkan aliran barang dan bantuan ke wilayah tersebut.

Hanya setelah syarat-syarat ini terpenuhi, Hamas akan setuju untuk menyerahkan senjatanya untuk disimpan oleh Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokratis Palestina yang baru dibentuk. Di sisi lain, seorang pejabat Israel menegaskan bahwa "tidak akan ada penarikan IDF sama sekali... kecuali Hamas menjalani pelucutan senjata yang tulus."

Skeptisisme di Tengah Konflik Berlanjut

Ad

Pengumuman diplomatik tersebut disambut dengan skeptisisme di lapangan, di mana situasi tetap tegang. Otoritas medis Gaza melaporkan bahwa beberapa jam setelah pengumuman Trump, setidaknya satu warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara dan tembakan Israel.

Warga Gaza, yang masih berjuang untuk bertahan hidup, menyatakan keraguan mereka. "Kami sama sekali tidak melihat adanya kesepakatan, tidak ada apa pun dari apa yang dia (Trump) katakan," ujar Samir Ayad, seorang pengungsi berusia 60 tahun, kepada Reuters.

Konteks dan Implikasi ke Depan

Kesepakatan yang diumumkan ini muncul setelah berbulan-bulan upaya yang gagal untuk mempertahankan gencatan senjata sebelumnya. Hambatan utama tetap sama: ketidakpercayaan dan perselisihan mengenai pihak mana yang harus mengambil langkah pertama. NCAG telah merilis peta jalan 15 poin yang menguraikan proses penonaktifan dan penyimpanan senjata berat yang akan dikaitkan dengan penarikan Israel secara bertahap.

Situasi ini semakin rumit oleh kondisi politik internal di Israel, di mana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi pemilihan umum pada bulan Oktober dan mungkin memerlukan dukungan dari partai-partai sayap kanan yang menolak kesepakatan sebelumnya. Bagi para investor dan pasar, ketidakpastian geopolitik ini menggarisbawahi risiko berkelanjutan di Timur Tengah, yang dapat berdampak pada harga komoditas, terutama minyak, jika ketegangan meningkat lebih lanjut.