Anggota DPR AS Minta Pertanggungjawaban Musk Atas Dampak Lingkungan Pusat Data xAI

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, Frank Pallone, telah secara resmi menuntut dokumen dan jawaban dari Elon Musk terkait dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh operasional pusat data xAI Colossus di Tennessee dan Mississippi. Permintaan ini meningkatkan pengawasan regulator terhadap jejak lingkungan industri kecerdasan buatan (AI) yang berkembang pesat.

Rincian Permintaan Resmi

Dalam surat yang dikirimkan pada hari Rabu, Pallone, yang merupakan petinggi Partai Demokrat di Komite Energi dan Perdagangan DPR, meminta informasi terperinci mengenai operasi pusat data xAI. Permintaan tersebut mencakup:

• Data spesifik mengenai turbin yang digunakan di pusat data Colossus 1 dan Colossus 2.
• Catatan perizinan dan data emisi yang dihasilkan fasilitas tersebut.
• Analisis terkait konsumsi daya dan penggunaan air.
• Komunikasi antara perusahaan dengan pejabat pemerintah.

Pallone juga menuduh SpaceX, perusahaan induk xAI, telah "menunjukkan pengabaian terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lokal" dan tidak bersedia memberikan informasi yang memadai dalam pertemuan dengan staf komite bulan lalu. Ia juga meminta untuk dapat menjadwalkan kunjungan ke lokasi bersama staf komite.

Latar Belakang Penyelidikan

Ad

Langkah ini menyusul laporan investigasi dari Reuters bulan ini yang menemukan bahwa xAI telah memasang 59 turbin gas alam untuk proyek Colossus 2 tanpa mendapatkan izin udara bersih federal. Laporan tersebut, mengutip komunikasi antara regulator dan perwakilan perusahaan, juga mencatat bahwa turbin-turbin itu berlokasi di dekat komunitas yang mayoritas penduduknya berkulit hitam.

Lebih lanjut, potensi emisi dari fasilitas tersebut diperkirakan melampaui ambang batas yang biasanya memerlukan izin federal. Pihak SpaceX belum memberikan tanggapan langsung atas permintaan komentar mengenai surat tersebut.

Implikasi bagi Sektor AI

Permintaan resmi dari Kongres ini menyoroti risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang semakin meningkat bagi perusahaan teknologi yang berlomba-lomba membangun infrastruktur AI. Kebutuhan daya yang sangat besar untuk pusat data telah menjadi sorotan utama, dan insiden seperti ini dapat memicu pengawasan regulasi yang lebih ketat.

Bagi investor, ini menandakan potensi tantangan operasional dan reputasi bagi perusahaan di sektor AI. Penundaan proyek akibat masalah perizinan, peningkatan biaya untuk mematuhi peraturan lingkungan, dan potensi gugatan hukum adalah risiko nyata yang dapat memengaruhi valuasi dan prospek pertumbuhan perusahaan yang terlibat dalam ekspansi infrastruktur AI.