Sengketa Denda Coupang Uji Hubungan Diplomatik AS-Korea Selatan

Keputusan regulator Korea Selatan untuk menjatuhkan denda signifikan terhadap perusahaan e-commerce Coupang atas insiden kebocoran data telah memicu ketegangan diplomatik dengan Amerika Serikat. Perselisihan ini menimbulkan pertanyaan tentang keterbukaan Seoul terhadap perusahaan teknologi AS dan dikhawatirkan dapat memengaruhi hubungan bilateral yang lebih luas.

Akar Masalah dan Denda Signifikan

Sengketa ini bermula pada November lalu ketika Coupang, peritel online terbesar di Korea Selatan yang berbasis di Seattle, AS, melaporkan adanya insiden pelanggaran data. Menurut perusahaan, seorang mantan karyawan di Tiongkok mengakses sistem mereka, yang berdampak pada data lebih dari 33 juta pelanggan.

Menanggapi insiden tersebut, pada bulan Juni, regulator Korea Selatan menjatuhkan denda sebesar 625 miliar won ($422,62 juta) kepada Coupang. Pihak berwenang menyatakan bahwa sanksi tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen. Coupang telah menyatakan niatnya untuk menentang denda tersebut, dengan alasan bahwa regulator mengabaikan langkah-langkah perbaikan yang telah diambil perusahaan.

Reaksi Keras dari Washington

Langkah pemerintah Korea Selatan ini mendapat kritik tajam dari Washington. Sebuah laporan dari Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dirilis bulan ini menuduh Seoul mendiskriminasi bisnis milik Amerika dan "mempersenjatai regulasinya" terhadap Coupang dan perusahaan lain.

Ad

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa Korea Selatan "tidak boleh memaksakan beban yang tidak proporsional pada perusahaan-perusahaan AS." Sikap ini diperkuat oleh dukungan dari beberapa anggota parlemen dari Partai Republik, yang mengkritik tindakan pemerintah Korea Selatan.

Pembelaan Seoul dan Implikasi Diplomatik

Pejabat Korea Selatan menolak tuduhan diskriminasi tersebut. Anggota parlemen dari partai berkuasa, Park Sun-won, menyatakan, "Ini bukan diskriminasi terhadap perusahaan Amerika. Ini adalah tindakan atas kebocoran data pribadi yang memengaruhi 35 juta orang. Hal yang sama akan berlaku untuk perusahaan mana pun."

Kementerian Luar Negeri Seoul juga menegaskan bahwa masalah Coupang tidak boleh dikaitkan dengan negosiasi keamanan yang sedang berlangsung, termasuk ambisi Korea Selatan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Namun, keseriusan masalah ini tercermin dari kembalinya duta besar Seoul untuk AS, Kang Kyung-wha, ke ibu kota untuk melakukan konsultasi, yang menandakan adanya kekhawatiran tingkat tinggi atas dampak sengketa ini terhadap aliansi strategis kedua negara.