Story
Departemen Keuangan AS Hapus Aturan Pelaporan Kepemilikan Manfaat untuk Perusahaan Domestik

Pemerintahan Trump pada hari Selasa telah memfinalisasi aturan yang menghapus kewajiban bagi perusahaan dan individu Amerika Serikat untuk melaporkan informasi kepemilikan manfaat (beneficial ownership) kepada Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan. Perubahan ini secara efektif membatalkan persyaratan yang ditetapkan di bawah undang-undang tahun 2021 yang dirancang untuk memerangi pendanaan ilegal.
Detail Perubahan Kebijakan
Menurut Departemen Keuangan, langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban regulasi. Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan bahwa pemerintah "menghilangkan persyaratan pelaporan yang memberatkan bagi jutaan pemilik bisnis yang taat hukum tanpa mengorbankan keamanan nasional."
Sebagai konteks, "pemilik manfaat" didefinisikan sebagai individu yang memiliki setidaknya 25% saham kepemilikan dalam suatu bisnis atau seseorang yang memiliki kendali substansial atas entitas tersebut. Aturan pelaporan ini sebelumnya diberlakukan sebagai bagian dari upaya anti-korupsi dan anti pencucian uang.
AdImplikasi dan Pengecualian
Sebagai konsekuensi dari aturan baru ini, Departemen Keuangan menyatakan bahwa FinCEN akan menghapus informasi yang sebelumnya telah dilaporkan oleh warga Amerika dari basis data kepemilikan manfaat pemerintah. Langkah ini secara signifikan mengubah lanskap transparansi perusahaan di AS.
Namun, penting untuk dicatat bahwa kewajiban pelaporan tidak sepenuhnya dihilangkan. Perusahaan pelapor asing masih diwajibkan untuk mengungkapkan informasi kepemilikan manfaat yang dimiliki oleh individu asing. Meski demikian, aturan yang telah difinalisasi ini juga berarti perusahaan asing tidak perlu lagi melaporkan warga negara Amerika yang membantu mereka mendaftar untuk menjalankan bisnis di Amerika Serikat.