Irak Setujui Kontrol Dolar Baru, Pengiriman Uang Tunai AS Dilanjutkan Setelah 4 Bulan

Irak dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah AS untuk melanjutkan pengiriman uang tunai dolar AS ke Baghdad setelah penangguhan selama empat bulan. Kesepakatan ini mensyaratkan penerapan kontrol baru yang lebih ketat untuk mencegah dana tersebut jatuh ke tangan Iran dan milisi sekutunya.

Detail Kesepakatan

Berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah Baghdad berkomitmen untuk mencegah Iran dan sekutunya memperoleh dolar AS melalui bisnis penukaran mata uang di Irak. Menurut laporan dari The Wall Street Journal yang mengutip pejabat AS dan Irak, kontrol ini juga mencakup pembayaran gaji kepada anggota milisi yang bersekutu dengan Iran.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Washington yang lebih luas untuk mendekatkan Baghdad pasca-konflik dan membatasi pengaruh Teheran di kawasan tersebut. Pengiriman uang tunai, yang diangkut dengan pesawat kargo yang disewa oleh pemerintah Irak, dilaporkan telah dilanjutkan pada akhir bulan lalu.

Latar Belakang Penangguhan

Ad

Departemen Keuangan AS menghentikan pengiriman uang kertas ke Irak pada akhir Februari. Tindakan ini secara efektif memutus akses pemerintah Perdana Menteri Ali Al Zaidi terhadap uang tunai yang dihasilkan dari penjualan minyaknya, yang disimpan di Federal Reserve Bank of New York.

Selama penangguhan, The Fed membatalkan setidaknya dua pengiriman uang tunai atas perintah Departemen Keuangan, termasuk satu pengiriman senilai sekitar $500 juta. Langkah ini bertujuan untuk menekan Baghdad agar mengurangi hubungannya dengan Teheran, yang telah menggunakan Irak sebagai sumber dolar untuk menghindari sanksi Amerika.

Implikasi bagi Irak

Dimulainya kembali pengiriman uang tunai sangat penting bagi stabilitas ekonomi Irak, yang sangat bergantung pada pendapatan minyak yang dihargai dalam dolar. Penangguhan tersebut telah memberikan tekanan signifikan pada keuangan pemerintah di Baghdad. Kesepakatan ini menandakan langkah menuju normalisasi hubungan finansial antara kedua negara, meskipun dengan pengawasan yang lebih ketat dari pihak AS.