API Tolak Pungutan di Selat Hormuz di Tengah Usulan Biaya Sukarela

American Petroleum Institute (API), kelompok dagang industri minyak terbesar di Amerika Serikat, secara tegas menolak usulan pengenaan biaya atau tarif transit bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Penolakan ini muncul sebagai tanggapan atas sebuah rencana yang didukung oleh negara-negara Teluk mengenai pengenaan biaya sukarela yang akan dipungut oleh Iran.

Rincian Proposal dan Penolakan

Menurut laporan Reuters, Oman telah mengajukan sebuah rencana kepada Iran yang didukung oleh negara-negara Teluk untuk mengelola Selat Hormuz. Rencana tersebut mencakup usulan agar Teheran dapat memungut biaya sukarela dari kapal-kapal yang menggunakan jalur perairan strategis tersebut.

CEO API, Mike Sommers, menyatakan penolakan organisasinya dalam sebuah wawancara dengan Reuters. "Saya rasa tidak mungkin kami akan mendukung otoritas pemungutan biaya baru dalam bentuk apa pun, terutama yang didukung oleh ancaman pengeboman lebih lanjut di Selat Hormuz," katanya.

Konteks Geopolitik dan Dampak Pasar

Proposal ini muncul di tengah ketegangan geopolitik yang tinggi, di mana Iran telah mempertahankan cengkeramannya di selat tersebut sejak Amerika Serikat dan Israel memulai serangan di negara itu pada bulan Februari. Aksi tersebut telah menyebabkan harga minyak global melonjak tajam.

Ad

Sommers menekankan bahwa peningkatan lalu lintas kapal melalui selat tersebut sangat penting untuk menormalkan kembali pasar minyak. Namun, ia menegaskan bahwa Iran tidak boleh diizinkan untuk mengendalikan jalur air tersebut, yang menjadi alasan utama penolakan terhadap biaya yang dapat melegitimasi kontrol Teheran. Akibat gangguan pasokan, AS dan negara-negara konsumen minyak utama lainnya telah menarik cadangan minyak mentah dan bahan bakar mereka dengan laju rekor.

Implikasi bagi Cadangan Minyak AS

Dalam konteks ini, Sommers juga mendesak Kongres AS untuk mempertimbangkan investasi guna memodernisasi Strategic Petroleum Reserve (SPR) atau Cadangan Minyak Strategis AS.

Ia mencatat bahwa fasilitas penyimpanan SPR dirancang untuk penarikan cepat dalam keadaan darurat, namun sulit untuk diisi kembali dan dirawat. Sommers juga menyarankan pertimbangan untuk membuka situs SPR baru di sepanjang Pantai Barat AS, sebuah gagasan yang pernah dipertimbangkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sebelum konflik Iran.