Irak Dilaporkan Setujui Kontrol Dolar Baru untuk Lanjutkan Pengiriman Uang Tunai dari AS

Pemerintah Irak dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk menerapkan kontrol baru yang lebih ketat guna mencegah dolar AS jatuh ke tangan Iran dan milisi sekutunya. Menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat AS dan Irak, kesepakatan ini mengakhiri penangguhan pengiriman mata uang fisik AS ke Baghdad yang telah berlangsung selama empat bulan.

Rincian Kesepakatan

Berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah Baghdad berkomitmen untuk mencegah Iran dan sekutunya memperoleh dolar melalui dua jalur utama. Jalur tersebut adalah bisnis penukaran mata uang di Irak dan pembayaran gaji kepada anggota milisi yang bersekutu dengan Iran.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dari pemerintah AS untuk mendekatkan Baghdad ke Washington. Sebagai hasil dari kesepakatan ini, pengiriman uang tunai fisik, yang diangkut dengan pesawat kargo sewaan, dilaporkan telah dilanjutkan pada akhir bulan lalu, menurut para pejabat Irak.

Latar Belakang Penangguhan

Ad

Departemen Keuangan AS (The Treasury Department) menghentikan pengiriman uang kertas ke Irak pada akhir Februari. Tindakan ini memutus akses pemerintah Perdana Menteri Ali Al Zaidi terhadap uang tunai yang dihasilkan dari penjualan minyaknya, yang dananya disimpan di Federal Reserve Bank of New York.

Langkah penangguhan ini dirancang untuk menekan Baghdad agar mengurangi hubungannya dengan Teheran, yang dituduh telah menggunakan Irak sebagai sumber dolar untuk menghindari sanksi Amerika. Federal Reserve, atas perintah Departemen Keuangan, membatalkan setidaknya dua pengiriman uang tunai, termasuk satu pengiriman senilai sekitar $500 juta.

Implikasi bagi Irak

Bagi Irak, dimulainya kembali pengiriman uang tunai sangat penting untuk likuiditas dan stabilitas ekonomi, karena pemerintah bergantung pada akses fisik ke pendapatan minyaknya yang berdenominasi dolar. Kesepakatan ini menandakan komitmen Baghdad untuk lebih selaras dengan kebijakan keuangan AS terkait sanksi terhadap Iran, meskipun juga menyoroti pengaruh signifikan Washington atas akses Irak ke pendapatannya sendiri.