Otoritas Prancis Perintahkan Meta Lanjutkan Negosiasi Biaya Konten dengan Media

Otoritas persaingan usaha Prancis pada hari Rabu memerintahkan Meta Platforms untuk melanjutkan negosiasi dengan grup media Prancis terkait biaya yang belum dibayar selama setahun atas penggunaan konten mereka secara daring. Otoritas tersebut menyatakan bahwa Meta kemungkinan telah menyalahgunakan posisi dominannya dan memberinya waktu 15 hari untuk mengajukan rincian rencana pembayarannya.

Perintah ini merupakan tindak lanjut dari keluhan yang diajukan oleh asosiasi media Prancis, DVP dan APIG. Mereka menuduh Meta mencoba memaksakan metode perhitungan sendiri untuk biaya penggunaan kembali konten yang dipublikasikan di layanannya, sambil menolak memberikan informasi yang diperlukan bagi penerbit untuk mengevaluasi remunerasi yang adil.

Inti dari sengketa ini adalah "hak-hak terkait" (neighbouring rights) di bawah undang-undang Uni Eropa, yang memungkinkan media cetak untuk meminta pembayaran atas penggunaan konten mereka secara digital. Perjanjian sebelumnya antara Meta dan asosiasi pers DVP dan APIG telah berakhir pada tahun 2024, dan kedua belah pihak sejak itu gagal mencapai kesepakatan mengenai jumlah yang harus dibayarkan.

Ad

Akibatnya, media-media Prancis belum menerima pembayaran apa pun sejak tahun 2025, yang menurut otoritas telah menyebabkan kerugian finansial bagi anggota DVP dan APIG, meskipun konten berita mereka terus didistribusikan di layanan Meta. Pihak DVP, yang mencakup surat kabar seperti Le Monde dan Les Echos, menyatakan puas dengan keputusan tersebut dan menyambut baik dimulainya kembali perundingan.

Dalam sebuah pernyataan, Meta menyatakan tidak setuju dengan keputusan otoritas persaingan usaha tetapi akan terlibat dalam proses tersebut. "Kami tetap berkomitmen untuk mencapai kesepakatan yang adil dengan DVP dan APIG dan kami berharap keputusan ini akan membuat para penerbit sekarang terlibat dengan itikad baik," kata perusahaan tersebut. Otoritas tidak mengenakan denda pada Meta dalam kasus ini, dengan alasan tidak ingin mengunci negosiasi pada jumlah yang pada akhirnya ditentukan oleh otoritas.