Parlemen UE Dukung Aturan Sementara Deteksi Konten Ilegal, Kecualikan Pesan Terenkripsi

Anggota parlemen Uni Eropa (UE) telah mendukung proposal untuk memberlakukan kembali aturan sementara yang mengizinkan platform online besar seperti Google dan Meta Platforms mendeteksi dan menghapus materi pelecehan seksual anak. Namun, keputusan tersebut juga mencakup pengecualian penting untuk layanan komunikasi yang terenkripsi ujung-ke-ujung, menyoroti perdebatan yang sedang berlangsung antara keamanan online dan privasi pengguna.

Rincian Proposal

Berdasarkan proposal yang didukung pada hari Kamis, platform teknologi akan kembali mendapatkan pengecualian dari aturan privasi online yang ketat untuk secara sukarela memindai konten pelecehan seksual anak. Aturan sementara ini sebelumnya berlaku dari tahun 2021 hingga April tahun ini, tetapi berakhir setelah para pembuat kebijakan gagal menyepakati kerangka kerja permanen.

Namun, para anggota parlemen juga memilih untuk mengecualikan komunikasi yang terenkripsi ujung-ke-ujung, seperti yang digunakan oleh WhatsApp, Telegram, dan Signal. Langkah ini menggarisbawahi kekhawatiran tentang potensi pemindaian massal yang dapat menyebabkan pelanggaran privasi dan pengawasan yang meluas.

Konteks Regulasi dan Perdebatan

Keputusan ini merupakan solusi sementara setelah negosiasi untuk aturan permanen menemui jalan buntu bulan lalu. Isu ini memecah belah para pemangku kepentingan, dengan para pendukung keamanan online di satu sisi dan aktivis privasi di sisi lain.

Ad

"Melindungi enkripsi adalah salah satu prioritas kami, dan oleh karena itu saya senang kami berhasil mengamankan mayoritas mutlak untuk amandemen yang setidaknya menjaga enkripsi," kata Marketa Gregorova, seorang anggota parlemen dari Pirate Party. "Namun, pada saat yang sama, pemindaian massal sukarela sayangnya lolos."

Langkah Selanjutnya dan Implikasi Industri

Negara-negara anggota UE kini memiliki waktu tiga bulan untuk memutuskan apakah akan mendukung perubahan yang diajukan oleh Parlemen. Sementara itu, perusahaan teknologi besar terus melobi menentang persyaratan wajib untuk melaporkan atau menghapus konten di seluruh layanan mereka, terutama untuk layanan pesan dan toko aplikasi.

Komisi Eropa pertama kali mengusulkan rancangan undang-undang tentang materi pelecehan seksual anak pada tahun 2022, tetapi kemajuannya lambat karena kritik dari kedua belah pihak. Hasil dari perdebatan ini akan berdampak signifikan pada model operasional dan kewajiban kepatuhan untuk perusahaan teknologi yang beroperasi di Uni Eropa.